Pembukaan 29,89 Hektare di Sula Disorot, Legalitas Hutan Desa Dipertanyakan

- Jurnalis

Kamis, 24 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepulauan Sula, Detikharianpos.com — Aktivitas pembukaan lahan perkebunan di Desa Malbufa, Wainin, dan Fukweu, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, menuai sorotan. Pasalnya, hasil pemeriksaan lapangan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kepulauan Sula menemukan sebagian areal yang dibuka berada di dalam kawasan hutan.

Pemeriksaan yang dilakukan pada 24 Juli 2026 itu mencatat total areal yang telah dibuka mencapai sekitar 29,89 hektare. Rinciannya, 1,90 hektare berada di Areal Penggunaan Lain (APL), 22,79 hektare berada di kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK), dan 5,20 hektare berada di kawasan Hutan Lindung.

Tiga lokasi tersebut disebut menggunakan nama Kebun Bahagia 1, Kebun Bahagia 2, dan Kebun Bahagia 3.

Aktivitas pembukaan lahan tersebut kemudian dikaitkan dengan dugaan kepemilikan atau penguasaan lahan oleh Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsih Mus. Namun, hingga berita ini diterbitkan, Fifian belum memberikan konfirmasi terkait dugaan tersebut.

Sorotan semakin menguat setelah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Basyuni Thahir, menyatakan bahwa aktivitas di lokasi tersebut memiliki dasar pengelolaan melalui skema Hutan Desa.

Saat ditemui pada Senin (21/9/2026), Basyuni menyebut kegiatan tersebut tidak melanggar hukum apabila memiliki dasar perizinan.

«“Boleh, karena sudah ada alas izinnya berupa pengelolaan Hutan Desa. Tidak melanggar. Dia melanggar kalau tidak ada perizinan di situ,” ujar Basyuni.»

Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai dokumen dan kelembagaan yang menjadi dasar pengelolaan kawasan tersebut.

Hutan Desa merupakan salah satu skema Perhutanan Sosial yang memiliki mekanisme, persetujuan, kelembagaan, serta ketentuan pengelolaan tersendiri. Karena itu, keberadaan persetujuan pengelolaan perlu dibuktikan dengan dokumen yang jelas, termasuk mengenai lembaga penerima persetujuan, lokasi, luas areal, serta bentuk kegiatan yang diperbolehkan.

Penelusuran Detikharianpos.com di lapangan juga menemukan adanya perbedaan informasi.

Di Desa Fukweu, seorang tokoh masyarakat mengaku tidak mengetahui keberadaan lembaga pengelola Hutan Desa sebagaimana yang disebutkan.

«“Kalau soal pengelola Hutan Desa, katong seng tahu. Katong baru dengar nama lembaga desa itu,” ujarnya.»

Keterangan serupa disampaikan seorang aparat Desa Wainin.

Sementara di Desa Malbufa, seorang warga yang telah lama bermukim di wilayah tersebut juga mengaku tidak mengetahui adanya pembentukan lembaga Hutan Desa di kawasan yang dimaksud.

Perbedaan informasi antara keterangan Dinas Kehutanan dan sejumlah warga di tiga desa tersebut membuat status serta dasar legalitas pengelolaan kawasan perlu diperjelas.

Terlebih, Kabid Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Dinas Kehutanan Maluku Utara, Hi. Ahmad Zakih, S.Hut., menegaskan bahwa pemanfaatan kawasan Hutan Lindung memiliki ketentuan yang harus dipatuhi dan tidak serta-merta membolehkan pembukaan lahan atau land clearing.

Sebelumnya, Kepala UPTD KPH Kepulauan Sula menerbitkan Surat Nomor 500.4.7.14/28/KPH-XV/VIII/2026 tertanggal 31 Juli 2026 tentang pemberitahuan penghentian seluruh aktivitas dalam kawasan hutan.

Surat tersebut diterbitkan setelah pemeriksaan lapangan menemukan adanya aktivitas pembukaan lahan di sejumlah lokasi.

Direktur Lembaga Advokasi Tambang dan Laut (LATAMLA), Syed Faiz Albar, meminta pemerintah membuka secara transparan dokumen yang menjadi dasar legalitas pengelolaan lahan tersebut.

Menurut Faiz, apabila benar terdapat persetujuan pengelolaan Hutan Desa, maka dokumen dan informasi terkait harus dapat dijelaskan kepada publik.

“Jangan hanya menyebut sudah ada izin. Tunjukkan alas izin yang sah,” tegasnya.

READ  Asap Masih Mengepul, Personel Gabungan Kembali Berupaya Padamkan Karhutla di Tubo

Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 mengatur Hutan Desa sebagai salah satu skema Perhutanan Sosial. Namun, keberadaan skema tersebut tidak secara otomatis berarti seluruh bentuk kegiatan di dalam kawasan hutan diperbolehkan.

Setiap kegiatan tetap harus mengacu pada persetujuan yang diberikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta rencana pengelolaan yang berlaku.

Dengan demikian, persoalan pembukaan lahan di Desa Malbufa, Wainin, dan Fukweu tidak hanya menyangkut luas areal yang telah dibuka, tetapi juga menyangkut kejelasan status kawasan, dokumen persetujuan, lembaga pengelola, serta bentuk kegiatan yang diperbolehkan di dalam kawasan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Kepulauan Sula Fifian Adeningsih Mus belum berhasil dikonfirmasi terkait dugaan keterkaitannya dengan perkebunan yang menjadi objek pemeriksaan KPH.

Detikharianpos.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Bupati Fifian Adeningsih Mus maupun Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara untuk memberikan penjelasan, termasuk menunjukkan dokumen yang menjadi dasar pengelolaan kawasan tersebut.

Related posts:

SeOPMI HALTIM Pertanyakan Hibah Rp2,1 Miliar ke TMMD dan Polda Malut, BPKAD Diminta Buka Rincian Ang...

November 16, 2026
Maluku Utara

Kapolda Malut Pimpin Apel Gelar Pasukan Zebra Kie Raha 2026, Siap Wujudkan Kamseltibcarlantas

November 16, 2026
Maluku Utara

NasDem Ternate Kukuhkan Pengurus DPD dan DPC, Perkuat Barisan hingga Tingkat Kecamatan Menuju Pemilu...

November 14, 2026
Maluku Utara

Merawat Pertiwi di Wasile, PDIP Haltim Ajak Masyarakat Peduli Sampah dan Cegah DBD

November 14, 2026
Maluku Utara

Kapolres Halbar Terima Gelar Adat "Kapita Makalifa" dari Masyarakat Adat Suku Sahu

November 13, 2026
Maluku Utara

Sambut HUT ke-2 Kemenimipas, LPP Kelas III Ternate Gelar Kerja Bakti Sosial di Kastela

November 13, 2026
Maluku Utara

Dugaan Pencabulan di Desa Tauro Disorot Fraksi NasDem, Kapolres Didesak Bertindak Tegas

November 12, 2026
Maluku Utara

Jajaran Kecamatan Wasile Timur Turun Langsung Gelar Kerja Bakti, Wujudkan Lingkungan Kantor Bersih d...

November 12, 2026
Maluku Utara

HUT ke-15 NasDem Maluku Utara, Abd. Rahim Bidik Kembali Kursi DPR RI pada Pemilu 2029

November 11, 2026
Maluku Utara

Warga Guraping Sambut Hangat Wakapolda Maluku Utara: Suarakan Jeritan Nelayan hingga Masalah SIM di ...

November 11, 2026
Maluku Utara

Rayakan HUT ke-15, DPD NasDem Halbar Tebar Santunan dan Sembako untuk Lansia serta Anak Yatim  

November 11, 2026
Maluku Utara

Sasar 11.700 Peserta, Halmahera Barat Jadi Pusat Pelatihan Literasi Keuangan Terbesar Program TEKAD ...

November 10, 2026
Maluku Utara

Kapolda Maluku Utara Tabur Bunga di Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026

November 10, 2026
Maluku Utara

Peringati Hari Pahlawan, LPP Ternate Teguhkan Semangat Pengabdian dan Integritas

November 10, 2026
Maluku Utara

Wakapolda Maluku Utara Ajak Pelajar Madrasah Aliyah Guraping Jauhi Narkoba

November 9, 2026
Maluku Utara

Kapolda Malut Tekankan Pentingnya Kerukunan dan Perlindungan Generasi Muda dalam Minggu Kasih

November 8, 2026
Maluku Utara

Warga Haltim Pilih Berobat ke Luar Daerah, Hamid Hj Ibrahim Soroti Pelayanan RSUD Maba

November 8, 2026
Maluku Utara

Polda Maluku Utara Mutasikan 274 Personel, Meliputi Perwira, Bintara dan Bhabinkamtibmas

November 8, 2026
Maluku Utara

Dukung Percepatan Program Pemerintah, Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha Tinjau KDKMP dan Jembatan Merah...

November 8, 2026
Maluku Utara

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut Dorong Sinergi Bersama Polda: Penguatan Karakter Siswa, Penceg...

November 5, 2026
Maluku Utara

Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula Musnahkan Barang Bukti dari 31 Perkara Tindak Pidana Umum

November 5, 2026
Kepulauan Sula

Kebakaran Lahan Hanguskan Vegetasi di Darame Morotai, Sejam Lebih Petugas Berjibaku Padamkan Api

November 5, 2026
Maluku Utara

Dugaan Galian C Ilegal Makin Masif di Halmahera Timur, Ketua DPD Pemuda Demokrasi Minta Mabes Polri ...

November 5, 2026
Maluku Utara

Kasus Dugaan Penyadapan Istana, GMNI Malut Apresiasi Ketegasan Kapolri dalam Penegakan Hukum

November 4, 2026
Maluku Utara

Dorong Peningkatan SDM Universitas Bumi Hijrah Tawarkan Program RPL dan MoU Saat Kunjungi Kapolda Ma...

November 4, 2026
Maluku Utara

Mutasi Polri Terbaru: Sejumlah Jabatan Strategis di Polda Maluku Utara Berganti, Ini Daftarnya

November 3, 2026
Maluku Utara

Solidaritas Mahasiswa Pertanyakan Kepastian Denda Rp7,9 Triliun Empat Perusahaan Tambang di Maluku U...

November 3, 2026
Maluku Utara

KORMI Maluku Utara Perkenalkan Si Bifi, Delapan Inorga Siap Ramaikan FORPROV I

November 1, 2026
Olahraga

BEM UNUTARA Desak ESDM Malut Periksa Dokumen RKAB dan Pengapalan Ore Nikel PT AMIN

Oktober 29, 2026
Maluku Utara

Kejari Haltim Tetapkan Mantan Kepala Puskesmas Buli sebagai Tersangka Korupsi Dana BOK, Kerugian Neg...

Oktober 29, 2026
Maluku Utara

Atasi Krisis Air di Tidore, Menteri PU Percepat Penyaluran Air Bersih ke Gurabunga

Oktober 29, 2026
Maluku Utara

Gubernur Sherly Tjoanda Disambut Hangat Wali Kota Muhammad Sinen di Tidore

Oktober 29, 2026
Maluku Utara

Heboh Isu Dugaan Penimbunan BBM Bersubsidi Seret Oknum TNI di Sula, Dandim Bergerak Cepat Beri Klari...

Oktober 28, 2026
Kepulauan Sula

IKT Haltim Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Nasri Abubakar sebagai Ketua IKT Kota Ternate

Oktober 28, 2026
Maluku Utara

Polda Malut Siapkan Dukungan Kuliah Putra-Putri Daerah dan Perumahan Dinas Personel

Oktober 28, 2026
Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel detikharianpos.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

SeOPMI HALTIM Pertanyakan Hibah Rp2,1 Miliar ke TMMD dan Polda Malut, BPKAD Diminta Buka Rincian Anggaran
Kapolda Malut Pimpin Apel Gelar Pasukan Zebra Kie Raha 2026, Siap Wujudkan Kamseltibcarlantas
NasDem Ternate Kukuhkan Pengurus DPD dan DPC, Perkuat Barisan hingga Tingkat Kecamatan Menuju Pemilu 2029
Merawat Pertiwi di Wasile, PDIP Haltim Ajak Masyarakat Peduli Sampah dan Cegah DBD
Kapolres Halbar Terima Gelar Adat “Kapita Makalifa” dari Masyarakat Adat Suku Sahu
Sambut HUT ke-2 Kemenimipas, LPP Kelas III Ternate Gelar Kerja Bakti Sosial di Kastela
Dugaan Pencabulan di Desa Tauro Disorot Fraksi NasDem, Kapolres Didesak Bertindak Tegas
Jajaran Kecamatan Wasile Timur Turun Langsung Gelar Kerja Bakti, Wujudkan Lingkungan Kantor Bersih dan Nyaman

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 10:30 WIT

SeOPMI HALTIM Pertanyakan Hibah Rp2,1 Miliar ke TMMD dan Polda Malut, BPKAD Diminta Buka Rincian Anggaran

Sabtu, 14 November 2026 - 07:58 WIT

NasDem Ternate Kukuhkan Pengurus DPD dan DPC, Perkuat Barisan hingga Tingkat Kecamatan Menuju Pemilu 2029

Sabtu, 14 November 2026 - 02:38 WIT

Merawat Pertiwi di Wasile, PDIP Haltim Ajak Masyarakat Peduli Sampah dan Cegah DBD

Jumat, 13 November 2026 - 10:38 WIT

Kapolres Halbar Terima Gelar Adat “Kapita Makalifa” dari Masyarakat Adat Suku Sahu

Jumat, 13 November 2026 - 05:06 WIT

Sambut HUT ke-2 Kemenimipas, LPP Kelas III Ternate Gelar Kerja Bakti Sosial di Kastela

Berita Terbaru

error: Content is protected !!