Sejumlah Proyek APBN Dipersoalkan, FORMATIK Minta Kepala BWS Malut Dicopot

Malut, Detikharianpos.com – Forum Mahasiswa Anti Korupsi (FORMATIK) Jakarta meminta pemerintah pusat mengevaluasi kepemimpinan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara (Malut) menyusul sejumlah proyek yang dipersoalkan organisasi tersebut.

Permintaan itu disampaikan Koordinator FORMATIK Jakarta, Alfian Sangaji, melalui keterangan tertulis yang diterima media ini, Rabu (3/6/2026). Menurut Alfian, terdapat beberapa proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai perlu mendapat perhatian dan evaluasi lebih lanjut.

Adapun proyek yang dimaksud antara lain pembangunan sabodam di Kelurahan Rua, Kota Ternate, dengan nilai anggaran sekitar Rp42,3 miliar pada Tahun Anggaran 2025. Selain itu, FORMATIK juga menyoroti pembangunan jaringan reservoir pendukung Embung Reservasi Nakamura di Kabupaten Pulau Morotai yang menggunakan APBN Tahun 2023 senilai Rp23 miliar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

FORMATIK turut menyinggung proyek pembangunan infrastruktur di Pulau Hiri dengan anggaran Rp13,5 miliar pada Tahun Anggaran 2024 serta pembangunan bendung irigasi di Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, yang menggunakan APBN Tahun 2025 senilai Rp16,9 miliar.

Selain itu, organisasi tersebut juga meminta adanya penelusuran terhadap informasi mengenai dugaan penggunaan kayu mangrove sebagai material penyangga pada pekerjaan pembangunan bronjong atau gabion penanganan bencana alam di Desa Tougute Ternate Asal, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat.

Alfian mengatakan berbagai persoalan yang disampaikan FORMATIK bertujuan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek-proyek yang menggunakan anggaran negara. Menurutnya, setiap program pembangunan harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas dasar itu, FORMATIK meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian Negara melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala BWS Maluku Utara, M. Saleh Talib. Organisasi tersebut juga mengusulkan agar pemerintah mengambil langkah administratif sesuai hasil evaluasi yang dilakukan.

Selain meminta evaluasi internal, FORMATIK berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti berbagai informasi dan laporan yang berkembang terkait pelaksanaan proyek-proyek dimaksud apabila ditemukan dasar yang cukup sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak BWS Maluku Utara maupun M. Saleh Talib belum memberikan tanggapan atas pernyataan FORMATIK. (**)