Soroti Konflik Masyarakat Subaim dengan PT ARA, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi GMNI Maluku Utara Desak Aparat Bersikap Netral

Haltim, Detikharianpos.com – Ketua Bidang Hukum dan Advokasi GMNI Maluku Utara, Jainal Barmawi, menyoroti ketegangan antara masyarakat Subaim dan PT Alam Raya Abadi (PT ARA) yang terjadi di lokasi jalan hauling perusahaan.

Jainal mendesak aparat keamanan yang melakukan pengamanan di lokasi agar bersikap netral, profesional, dan mengedepankan pendekatan persuasif dalam menangani persoalan antara masyarakat dan pihak perusahaan.

Ia menyayangkan sikap aparat yang menurutnya dinilai tidak menunjukkan netralitas. Padahal, kata Jainal, aparat seharusnya hadir untuk melindungi, mengayomi, serta memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat.

“Kami mengecam tindakan aparat yang dinilai tidak netral. Kami sangat menyayangkan sikap aparat yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, tetapi justru dinilai tidak netral dalam menghadapi persoalan ini,” ujar Jainal Barmawi.

Menurut Jainal, aparat keamanan harus mampu menempatkan diri secara profesional ketika menangani persoalan yang melibatkan masyarakat dan perusahaan.

Ia menegaskan, kehadiran aparat di lokasi konflik semestinya bukan untuk memperbesar ketegangan, melainkan menjaga keamanan dan memastikan setiap pihak dapat menyampaikan kepentingannya secara aman.

“Aparat harus berdiri di tengah dan bersikap profesional. Jangan sampai masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasinya justru merasa tertekan dengan kehadiran aparat,” tegasnya.

Jainal juga meminta aparat mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam menangani situasi di lapangan. Menurutnya, komunikasi yang baik menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah terjadinya benturan antara masyarakat dan pihak perusahaan.

Ia berharap aparat dapat memastikan proses pengamanan tidak mengarah pada tindakan yang dapat menimbulkan kesan keberpihakan kepada salah satu pihak.

Selain menyoroti sikap aparat, Jainal mendorong pemerintah daerah dan pihak terkait segera mengambil langkah konkret untuk memfasilitasi dialog antara masyarakat Subaim dan PT ARA.

Menurutnya, berbagai persoalan yang menjadi tuntutan masyarakat perlu dibahas secara terbuka melalui forum bersama agar dapat ditemukan solusi yang adil dan tidak merugikan pihak mana pun.

“Jangan sampai aparat justru menjadi bagian yang membuat situasi semakin tegang. Aparat harus hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat serta memastikan semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil,” katanya.

Jainal menilai penyelesaian persoalan antara masyarakat dan perusahaan sebaiknya mengedepankan dialog, musyawarah, kepastian hukum, serta mekanisme penyelesaian yang transparan.

Ia juga meminta seluruh pihak menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi. Menurutnya, penyelesaian secara damai merupakan langkah yang paling penting agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Jainal berharap aparat kepolisian dapat mengevaluasi pola pengamanan di lokasi dan memastikan setiap tindakan yang dilakukan tetap berpedoman pada prinsip netralitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan pendekatan humanis.

Ia menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingannya melalui cara-cara yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Karena itu, menurut Jainal, aparat harus memastikan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi tetap terlindungi sekaligus menjaga keamanan seluruh pihak yang berada di lokasi.

> “Yang kami harapkan adalah aparat benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Semua pihak harus mendapatkan perlakuan yang sama dan adil,” pungkasnya.

Jainal berharap persoalan antara masyarakat Subaim dan PT ARA dapat segera diselesaikan melalui ruang dialog yang melibatkan masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian maupun PT Alam Raya Abadi (PT ARA) belum memberikan keterangan resmi terkait pernyataan Jainal Barmawi tersebut. Detikharianpos.com tetap membuka ruang hak jawab dan konfirmasi kepada pihak kepolisian dan PT ARA sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.