27 Tahun Jadi Ibu Kota, Sherly Minta Pemerintah Pusat Beri Status Khusus untuk Sofifi

Jakarta, detikharianpos.com – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, kembali menyoroti persoalan status administratif Sofifi yang hingga kini masih berstatus kelurahan di bawah wilayah Kota Tidore Kepulauan, meskipun telah ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara sejak 1999.

Persoalan tersebut disampaikan Sherly dalam kegiatan Senator Menyapa 2026 yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama CNN Indonesia dan turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Dalam forum tersebut, Sherly mengungkapkan bahwa selama 27 tahun menjadi ibu kota provinsi, Sofifi masih menghadapi keterbatasan fasilitas dasar dan infrastruktur pendukung pemerintahan.

“Sehingga Sofifi walaupun sudah 27 tahun menjadi ibu kota fasilitas dasarnya sangat kurang,” kata Sherly.

Menurut Sherly, salah satu persoalan mendasar yang menghambat percepatan pembangunan Sofifi adalah status administratifnya yang belum menjadi daerah otonom tersendiri.

Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya akses terhadap dukungan anggaran pembangunan. Sofifi belum memiliki alokasi anggaran sebagai daerah otonom melalui APBD sendiri, sementara pemerintah provinsi juga harus membagi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di 10 kabupaten dan kota di Maluku Utara.

“Kami enggak mungkin seluruh anggaran provinsi hanya untuk membangun Sofifi. Kami ada tanggung jawab 10 kabupaten kota,” ujarnya.

Karena itu, Sherly meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, mempertimbangkan langkah penyelesaian terhadap persoalan status Sofifi.

Ia secara khusus meminta agar moratorium pemekaran daerah dapat dipertimbangkan untuk dicabut. Namun, apabila kebijakan tersebut belum memungkinkan, pemerintah pusat diharapkan menyiapkan alternatif regulasi yang dapat memberikan ruang khusus bagi pembangunan Sofifi.

Sherly juga mengusulkan kemungkinan penerapan lex specialis atau ketentuan hukum khusus, maupun pemberian nomenklatur tersendiri bagi Sofifi agar memiliki dasar administratif yang lebih kuat untuk memperoleh dukungan anggaran pembangunan.

“Case Sofifi hanya ada dua, dan Kalimantan Utara. Sehingga mungkin ada lex specialis untuk itu. Atau kita diberikan nomenklatur khusus untuk membangun Sofifi,” kata Sherly.

Sebelumnya, persoalan status Sofifi juga telah menjadi perhatian dalam pertemuan Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Komisi II DPR RI pada Oktober 2026.

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan diarahkan pada kejelasan status administratif dan percepatan pemberian kode wilayah tersendiri bagi Sofifi. Pemerintah provinsi berharap hambatan akibat moratorium pembentukan daerah otonom baru tidak menghalangi penyelesaian persoalan ibu kota provinsi tersebut.

Sementara itu, pada April 2026, Sherly juga telah mengusulkan anggaran sebesar Rp686 miliar kepada pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan Sofifi. Usulan tersebut mencakup sejumlah kebutuhan infrastruktur dan fasilitas publik, termasuk stadion, pasar higienis, terminal, gedung pemadam kebakaran, serta peningkatan layanan rumah sakit.

Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa persoalan Sofifi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan kepastian administrasi dan kebijakan pemerintah pusat agar pembangunan ibu kota Provinsi Maluku Utara dapat berjalan lebih optimal.

Hingga kini, penyelesaian status administratif Sofifi masih membutuhkan tindak lanjut pemerintah pusat melalui kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.