Halsel, detikharianpos.com – Suasana proyek Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Makian di Desa Sebelei, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, mendadak memanas pada Jumat (20/11/2026) pagi.
Pemerintah Desa (Pemdes) Sebelei bersama warga setempat turun ke lokasi dan memalang badan jalan sebagai bentuk protes keras atas dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pengerjaan proyek.
Dilansir dari Makianpost.com Proyek infrastruktur yang didanai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara ini memiliki nilai kontrak fantastis, yakni mencapai Rp10,3 miliar. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV Hnedana Karya Utama dan telah berjalan sejak 29 Juni 2026.
Pantauan dilapangan menunjukkan perangkat desa dan warga berkumpul di atas hamparan material batu pecah. Barikade kayu dipasang melintang di tengah jalan untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas proyek.
Aksi pemalangan ini bukan tanpa alasan. Warga khawatir mutu dan ketahanan jalan yang akan dibangun justru buruk karena pengerjaannya dinilai menyimpang dari standar teknis konstruksi jalan Lapisan Penetrasi Makadam (Lapen).
Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya menekankan bahwa masyarakat punya hak penuh untuk mengawasi jalannya pembangunan di daerah mereka.
“Berdasarkan kerangka aturan seperti UU Desa (UU No. 6 Tahun 2014) dan pedoman penyelenggaraan jalan, warga berhak meminta informasi, menyampaikan saran, memantau kebermanfaatan jalan, serta melaporkan ketidaksesuaian di lapangan. Olehnya itu, hari ini kami meminta pihak pelaksana dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) harus menjelaskan secara detail kepada kami sebagai warga atas dugaan ketidaksesuaian spesifikasi dan tahapan pekerjaan ini,” tegasnya.
Warga juga membongkar dugaan kejanggalan teknis terkait metode penghamparan material batu pecah yang dinilai melangkahi prosedur standar jalan lapen.
“Seharusnya hamparan batu pokok ukuran 5/7 ditebar terlebih dahulu secara merata, kemudian dipadatkan menggunakan mesin gilas hingga batu saling mengunci. Setelah itu, aspal panas disemprotkan sebelum batu pengunci ukuran 3/5 ditebar. Namun yang terjadi di lapangan, batu pokok dan batu pengunci justru ditebar secara bersamaan. Jelas ini tidak sesuai tahapan pelaksanaan jalan lapen,” paparnya.
Melalui aksi penghentian sementara ini, Pemdes Sebelei dan warga mendesak kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, serta PPK dari Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh di lapangan.
Warga berharap anggaran daerah senilai miliaran rupiah tersebut benar-benar dikawal sesuai aturan dan spesifikasi teknis yang berlaku, agar infrastruktur jalan yang dihasilkan kokoh, awet, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Pulau Makian dalam jangka panjang.































