Polemik Ijazah Gibran, Yusril Sebut Putusan MA dan MK Bersifat Final

Jakarta, detikharianpos.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersifat final dan mengikat.

Penegasan tersebut disampaikan Yusril saat menanggapi keinginan Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut Yusril, kedua lembaga peradilan tersebut telah mengeluarkan putusan yang tidak lagi membuka ruang bagi upaya hukum untuk mengubah keputusan yang telah ditetapkan.

“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita. Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Yusril juga menjelaskan bahwa Gibran tidak dapat mengajukan banding terhadap putusan MA karena tidak berkedudukan sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut.

Dalam perkara itu, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara Gibran tidak tercatat sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses persidangan.

Selain itu, Yusril menilai tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan tersebut.

Ia memperkirakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak akan menempuh upaya PK dan akan melaksanakan perintah MA setelah menerima salinan resmi putusan.

Adapun putusan MA dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Dalam putusan tersebut, MA membatalkan surat keterangan yang menjadi objek sengketa dan memerintahkan kementerian terkait untuk mencabut dokumen tersebut.

Meski demikian, Yusril menyerahkan kepada Gibran apabila ingin mengambil langkah untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

Ia menjelaskan bahwa pembuktian yang berkaitan dengan persoalan hukum harus dilakukan melalui forum peradilan. Sementara itu, penjelasan kepada masyarakat di luar proses persidangan dapat disampaikan melalui media sosial.

Pernyataan Yusril tersebut kembali menjadi perhatian di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran. Perkembangan pelaksanaan putusan MA dan kemungkinan langkah hukum yang ditempuh selanjutnya masih menjadi bagian dari persoalan yang mendapat perhatian publik.