Suara dari Pelabuhan: Perjuangan dan Harapan Buruh TKBM Ahmad Yani Bersama Kapolda Maluku Utara

Ternate, detikharianpos.com – Dibalik deru mesin kapal dan sibuknya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Ahmad Yani, Ternate, tersimpan denyut nadi kehidupan ratusan pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). Rabu (4/11/2026), kawasan pelabuhan kedatangan tamu penting, Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman.

Namun, bukan sekadar kunjungan seremonial biasa. Kali ini, para buruh pelabuhan memegang panggung utama. Dalam silaturahmi yang dihadiri oleh Ketua TKBM Kota Ternate, Hi. Rusdi Fachruddin Banyo, para buruh berkesempatan bersuara lantang mengenai realitas keras di lapangan, mulai dari risiko terseret pusaran narkoba hingga persoalan kesejahteraan yang pelik.

Titipan Misterius dan Bayang-Bayang Ancaman Narkoba

Bagi para buruh TKBM, pelabuhan adalah medan juang mencari nafkah sekaligus gerbang rawan. Dalam sesi dialog terbuka yang diinisiasi Kapolda, para pekerja dengan jujur mengungkapkan kerentanan yang mereka hadapi sehari-hari.

“Kami sering dihadapkan pada situasi dilematis, di mana ada pihak tak dikenal meminta tolong membawa atau mengantarkan barang titipan tanpa tahu isinya. Kami khawatir ini justru menjerat kami ke dalam kasus narkoba.” ujar salah seorang TKBM

Menanggapi curahan hati tersebut, Kapolda Maluku Utaea Irjen Pol. Arif Budiman langsung memberikan atensi serius. Ia mengingatkan para buruh agar tidak mudah tergiur dengan upah atau imbalan tidak wajar dari titipan barang mencurigakan.

Meski demikian, Kapolda menegaskan bahwa penyidik kepolisian akan selalu bersikap obyektif dengan mendalami asal-usul barang serta sejauh mana keterlibatan buruh tersebut. Di sisi lain, Kapolda mengajak pengelola pelabuhan dan perusahaan pelayaran memperkuat benteng pengamanan agar jalur laut Maluku Utara tidak menjadi celah empuk bagi sindikat narkoba dan barang terlarang.

Mengupas Tuntas Dualisme Koperasi dan Pungutan Liar

Dialog interaktif tersebut kian memanas ketika para buruh mengangkat isu internal yang selama ini mengganjal: dualisme kepengurusan koperasi TKBM, perbedaan pemahaman terkait dugaan pungutan liar (pungli), kepastian hak upah buruh, hingga sengketa lahan atau aset koperasi di Gelora Tanjung.

Menanggapi persoalan ini, Kapolda Maluku Utara memberikan garis tegas

Soal Pungutan Liar:

Setiap tarikan atau pungutan wajib memiliki dasar hukum yang sah. Jika ada pemaksaan tanpa landasan hukum yang merugikan buruh, Kapolda mempersilakan para pekerja untuk melaporkannya secara resmi agar ditindak tegas.

Keselamatan Kerja (K3):

Mengingat risiko tinggi di lapangan, Kapolda menekankan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja buruh TKBM harus menjadi prioritas utama tanpa kompromi.

Sinergi Kuat untuk Pelabuhan yang Kondusif

Pertemuan ini ditutup dengan semangat kebersamaan. Selain membahas isu krusial buruh, Kapolda juga mengimbau para pekerja untuk bijak bermedia sosial dengan menyaring informasi sebelum membagikannya (prinsip saring sebelum sharing), serta memanfaatkan layanan Call Center Polri 110 secara bertanggung jawab untuk melaporkan gangguan keamanan.

Bagi para buruh TKBM Pelabuhan Ahmad Yani, kehadiran Kapolda Maluku Utara bukan sekadar membawa imbauan kamtibmas, melainkan secercah harapan agar suara kecil dari pelabuhan didengar, dilindungi, dan diperjuangkan bersama demi masa depan yang lebih aman dan sejahtera.