Wamendagri Apresiasi Pembentukan Satgas MBG 100 Persen di Maluku, Maluku Utara, dan Tanah Papua

Jakarta, detikharianpos.com — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, mengapresiasi pemerintah daerah di wilayah Maluku, Maluku Utara, dan Tanah Papua yang telah menuntaskan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga mencapai 100 persen.

Pembentukan Satgas tersebut mencakup pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. Keberadaan Satgas diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program MBG, khususnya terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

Apresiasi tersebut disampaikan Ribka Haluk dalam kegiatan Sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah untuk wilayah Maluku, Maluku Utara, dan Tanah Papua. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring dari Jakarta, Senin (2/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Ribka menyampaikan terima kasih kepada para gubernur, bupati, dan wali kota yang telah menetapkan keputusan pembentukan Satgas MBG di wilayah masing-masing.

Menurutnya, rampungnya pembentukan Satgas menjadi langkah awal untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa tugas pemerintah daerah tidak berhenti pada pembentukan Satgas. Seluruh Satgas diminta segera melakukan pengawasan dan pemeriksaan langsung terhadap operasional SPPG.

Inspeksi tersebut meliputi pemeriksaan sarana dan prasarana, proses pengolahan makanan, kebersihan, sanitasi, keamanan pangan, serta kesesuaian pelayanan dengan standar yang berlaku.

Ribka menjelaskan, inspeksi lapangan dijadwalkan berlangsung secara serentak mulai minggu pertama November 2026. Pelaksanaannya mengacu pada indikator kelayakan operasional yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia meminta seluruh Satgas melaksanakan pemeriksaan secara objektif, profesional, dan berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Hasil pemeriksaan nantinya menjadi dasar dalam menentukan rekomendasi terhadap keberlanjutan operasional masing-masing SPPG.

Setiap SPPG akan memperoleh rekomendasi berdasarkan hasil penilaian, yakni layak dilanjutkan, layak dilanjutkan dengan perbaikan, atau tidak layak dilanjutkan.

Selain itu, Ribka meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional agar pelaksanaan pengawasan berjalan efektif dan berkesinambungan.

Melalui pengawasan tersebut, pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis dapat terlaksana dengan baik, memenuhi standar keamanan pangan, serta memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat.

Kegiatan sosialisasi tersebut turut diikuti Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, jajaran pejabat Kemendagri, sekretaris daerah provinsi serta kabupaten/kota se-Maluku, Maluku Utara, dan Tanah Papua, serta perangkat daerah dan Satgas MBG setempat.