LATAMLA Soroti Pembukaan Lahan Hutan Lindung Pulau Sulabesi, Minta Legalitas Dibuka ke Publik

Kepulauan Sula, Detikharianpos.com — Lembaga Advokasi Tambang dan Laut (LATAMLA) menyoroti pembukaan lahan sekitar 5,2 hektare di kawasan Hutan Lindung Pulau Sulabesi, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara.

LATAMLA mempertanyakan pernyataan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Ir. Basyuni Thahir, S.Hut., M.P., IPU, yang menyebut aktivitas pembukaan lahan tersebut tidak melanggar aturan karena telah memiliki dasar pengelolaan melalui skema Perhutanan Sosial Hutan Desa.

Pernyataan itu disampaikan Basyuni saat ditemui di Hotel Said Bela, Ternate, Senin (21/9/2026).

“Boleh, karena sudah ada alas izinnya berupa pengelolaan Hutan Desa. Tidak melanggar. Dia melanggar kalau tidak ada perizinan di situ,” ujar Basyuni.

Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Direktur LATAMLA, Syed Faiz Albar. Ia meminta Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara menjelaskan secara terbuka mengenai dasar hukum dan dokumen perizinan yang menjadi dasar pengelolaan lahan tersebut.

Faiz juga mempertanyakan pemasangan plang larangan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kepulauan Sula di lokasi yang disebut menjadi areal pembukaan lahan.

“Kalau memang sudah ada izin, izin dari mana? Mengapa Petugas KPH Kepulauan Sula justru memasang plang larangan membuka lahan hutan lindung tersebut?” kata Faiz.

Menurut LATAMLA, status sebagai lokasi Perhutanan Sosial Hutan Desa tidak berarti seluruh bentuk aktivitas otomatis diperbolehkan. Pengelolaan kawasan tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertahankan fungsi utama Hutan Lindung.

LATAMLA menyebut pemanfaatan kawasan Hutan Lindung antara lain dapat berkaitan dengan jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu dan kegiatan agroforestri, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan dan tidak merusak fungsi lindung kawasan.

Faiz menegaskan bahwa Perhutanan Sosial pada prinsipnya memberikan akses pengelolaan kepada masyarakat melalui kelembagaan yang ditetapkan, bukan menjadi dasar untuk melakukan pembukaan kawasan secara bebas.

“Tujuan perhutanan sosial adalah memberikan legalitas akses bagi warga lokal melalui lembaga desa seperti LPHD atau BUMDes, bukan untuk mengubah fungsi hutan lindung menjadi kawasan komersial bebas,” ujarnya.

LATAMLA selanjutnya meminta kejelasan mengenai seluruh proses administrasi pengelolaan Hutan Desa, mulai dari kelembagaan, proposal, peta lokasi, verifikasi lapangan hingga persetujuan dari kementerian yang berwenang.

Menurut Faiz, apabila benar telah terdapat persetujuan resmi, pemerintah perlu menjelaskan status dan cakupan lokasi tersebut kepada masyarakat.

“Kalau memang sudah ada SK resmi, harus dijelaskan kepada publik. Termasuk mengapa KPH Kepulauan Sula memasang plang larangan di lokasi tersebut,” katanya.

Selain meminta klarifikasi kepada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, LATAMLA mendesak aparat penegak hukum serta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan untuk melakukan pemeriksaan apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam aktivitas pembukaan kawasan Hutan Lindung Pulau Sulabesi.

LATAMLA juga menyatakan akan menempuh langkah hukum apabila persoalan tersebut tidak mendapatkan penanganan sesuai ketentuan.

Dalam siaran persnya, LATAMLA menyebut adanya dugaan keterkaitan lahan tersebut dengan Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsih Mus. Namun, informasi tersebut merupakan klaim dari LATAMLA dan masih memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari Bupati Kepulauan Sula maupun pihak terkait lainnya mengenai tudingan tersebut.

LATAMLA menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena kawasan Hutan Lindung memiliki fungsi penting dalam menjaga tata air, ekosistem dan perlindungan lingkungan.

Lembaga tersebut meminta pemerintah daerah dan instansi terkait membuka informasi mengenai status hukum serta perizinan lokasi agar persoalan tersebut tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.