Kemarau Panjang Picu Krisis Air di Sejumlah Wilayah Haltim, Fagogoru Institute Bersuara

Halmahera timur, detikharianpos.com — Kemarau panjang yang berlangsung di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih dan aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah.

Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Fagogoru Institute. Lembaga ini meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur segera melakukan kajian dan asesmen untuk mengetahui tingkat dampak kekeringan serta kondisi masyarakat yang terdampak.

Fagogoru Institute juga mendorong pemerintah daerah mempertimbangkan penetapan status bencana kekeringan apabila hasil kajian di lapangan menunjukkan kondisi tersebut telah memenuhi indikator kebencanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penasehat Fagogoru Institute, Bunghae Kiye, mengatakan kemarau berkepanjangan mulai berdampak pada kebutuhan air bersih, rumah tangga, pertanian, perkebunan, peternakan hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

“Di sejumlah wilayah mulai terjadi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, tanaman perkebunan mati, serta berkurangnya debit air irigasi yang berdampak pada lahan persawahan,” kata Bunghae dalam keterangan Fagogoru Institute.

Menurut Bunghae, kondisi kekeringan juga mulai dirasakan masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Wasile. Salah satunya Desa Bumi Restu, yang menurut laporan Fagogoru Institute, warga mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Kemarau juga disebut berdampak terhadap tanaman perkebunan. Sejumlah tanaman pala dan cengkih dilaporkan mati akibat kekurangan air.

Bunghae meminta pemerintah daerah segera turun melakukan kajian dan asesmen untuk memastikan kondisi di lapangan, termasuk tingkat dampak yang dirasakan masyarakat.

“Pemerintah daerah harus segera melakukan kajian dan asesmen terhadap kondisi yang dialami masyarakat. Jika berdasarkan hasil kajian memenuhi indikator bencana, maka pemerintah harus berani menetapkan status yang sesuai agar penanganannya dapat dilakukan secara cepat dan terukur,” ujarnya.

Ia mengatakan penetapan status kebencanaan bukan sekadar persoalan pemberian status, tetapi berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi sumber daya, menyalurkan bantuan, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Fagogoru Institute meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama instansi teknis terkait segera melakukan pendataan dan kajian lapangan.

Pendataan tersebut diharapkan mencakup desa-desa yang mengalami kekurangan air, kondisi sumber mata air, dampak terhadap lahan pertanian dan perkebunan, serta jumlah warga yang terdampak.

Pemerintah daerah juga didorong menyiapkan langkah konkret menghadapi kondisi tersebut, antara lain distribusi air bersih, pemanfaatan sumber air alternatif, serta langkah mitigasi apabila kemarau berlangsung lebih panjang.

“Jangan menunggu masyarakat mengalami krisis yang lebih parah baru pemerintah bergerak. Asesmen harus dilakukan sekarang. Kalau hasil kajian menunjukkan kondisi sudah memenuhi kriteria, maka status bencana kekeringan harus ditetapkan sesuai ketentuan,” ujar Bunghae.

Selain penanganan terhadap masyarakat terdampak, Fagogoru Institute juga meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur membuka data mengenai kondisi kekeringan di wilayah tersebut.

Keterbukaan data dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui desa atau wilayah yang terdampak, tingkat kekeringan yang terjadi, serta langkah penanganan yang telah dilakukan pemerintah.

“Keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas. Kemarau panjang harus ditangani secara serius, terukur dan berbasis data,” kata Bunghae.