Halmahera timur, detikharianpos.com — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara (BEM UNUTARA) mendesak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku Utara segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), kontrak kerja sama, serta dokumen pengangkutan dan pengapalan bijih nikel (ore) PT AMIN yang disebut beraktivitas di wilayah operasi PT ANI, Kabupaten Halmahera Timur.
BEM UNUTARA mempertanyakan dasar hukum dan kesesuaian administrasi kegiatan operasional PT AMIN di wilayah tersebut. Mereka menilai ESDM Maluku Utara perlu memastikan seluruh aktivitas pertambangan dan distribusi ore nikel berjalan berdasarkan dokumen yang sah serta sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan kesesuaian kegiatan PT AMIN dengan persetujuan RKAB yang berlaku, kedudukan dan ruang lingkup kontrak kerja sama dengan PT ANI, serta kelengkapan dokumen pengangkutan dan pengapalan ore nikel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BEM UNUTARA menegaskan, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut administrasi perusahaan. Legalitas kegiatan pertambangan juga berkaitan dengan kepastian hukum, tata kelola sumber daya alam, penerimaan negara, dan perlindungan kepentingan masyarakat Maluku Utara.
Mereka meminta ESDM Maluku Utara memberikan penjelasan secara terbuka apabila seluruh dokumen yang diperiksa telah memenuhi ketentuan. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian administrasi, dugaan pelanggaran perizinan, atau indikasi tindak pidana, pemerintah diminta menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
BEM UNUTARA juga mengingatkan agar pengawasan terhadap kegiatan pertambangan tidak berhenti pada pemeriksaan formalitas administrasi. Menurut mereka, setiap aktivitas pengangkutan dan pengapalan ore nikel harus memiliki dasar hukum serta dokumen pendukung yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui desakan tersebut, BEM UNUTARA meminta ESDM Maluku Utara menjalankan fungsi pengawasan secara transparan dan profesional guna memastikan legalitas kegiatan pertambangan serta mencegah potensi pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Halmahera Timur.
