Jakarta, detikharianpos.com — Solidaritas Mahasiswa Untuk Keadilan (SMUK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Selasa (6/10/2026). Dalam aksi tersebut, SMUK mendesak pemerintah mengevaluasi aktivitas pertambangan PT Adhita Nikel Indonesia (ANI) di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.
Aksi dipimpin M. Sabihi selaku Koordinator Lapangan sekaligus Ketua Umum SMUK. Massa mendesak pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas dan operasional PT ANI, termasuk mengevaluasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta pengoperasian kendaraan berat di kawasan pertambangan.
Desakan tersebut disampaikan SMUK menyusul kecelakaan yang menewaskan seorang warga bernama Jumanta. Menurut SMUK, kecelakaan terjadi pada Minggu (27/9/2026) sekitar pukul 06.00 WIT di sekitar perempatan Pos Jaga PT ANI, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Halmahera Timur.
SMUK menyebut korban saat itu mengendarai sepeda motor Kawasaki dengan nomor polisi DG 6379 X sebelum terlibat kecelakaan dengan kendaraan berat yang digunakan dalam aktivitas operasional perusahaan.
“Karena itu, kami mendesak pemerintah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap aktivitas dan operasional PT ANI. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata M. Sabihi.
SMUK meminta aparat penegak hukum tidak hanya memeriksa aspek kecelakaan lalu lintas, tetapi juga menelusuri aspek operasional kendaraan berat yang digunakan di kawasan pertambangan.
Pemeriksaan yang diminta antara lain menyangkut kelayakan kendaraan, kompetensi operator, penerapan standar operasional prosedur (SOP), jalur keluar-masuk kendaraan, serta sistem mitigasi risiko terhadap pekerja dan masyarakat.
Selain itu, SMUK mengaku telah menyerahkan sejumlah dokumen dan data yang mereka sebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran PT ANI kepada Kementerian ESDM.
“Dokumen dan data tersebut telah kami serahkan dan diterima oleh pihak Kementerian ESDM. Kami berharap Kementerian ESDM segera mengambil tindakan secara tegas dan transparan, termasuk memberikan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran,” ujar Sabihi.
SMUK juga mendesak Presiden Prabowo Subianto mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT ANI apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, SMUK meminta Kapolri mengevaluasi penanganan perkara kecelakaan yang menewaskan Jumanta serta memastikan proses pengungkapan kasus dilakukan sesuai ketentuan hukum.
SMUK turut mendesak Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan terhadap penerapan K3 di lingkungan operasional PT ANI, khususnya terkait prosedur pengoperasian kendaraan berat dan perlindungan terhadap pekerja maupun masyarakat di sekitar area pertambangan.
SMUK menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum. Mereka meminta pemerintah menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan melalui pemeriksaan dan proses hukum yang transparan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
