Ternate, detikharianpos.com – Kasus dugaan rasuah yang merugikan hak masyarakat desa di Kabupaten Pulau Taliabu akhirnya memasuki babak baru yang krusial.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara secara resmi menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017.
Langkah tegas ini diambil penyidik usai merampungkan proses penyerahan tahap II dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara, Senin (09/11/2026).
Ketiga tersangka keluar dari gedung pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda khas koruptor, di bawah pengawalan ketat petugas menuju mobil tahanan yang akan membawa mereka ke Rutan Kelas IIB.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketiga tersangka yang kini resmi mendekam di tahanan memegang peran strategis saat peristiwa pidana itu terjadi. Mereka adalah:
SA alias Salim Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Taliabu.
LOM alias Ode Mantan Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP).
ATK alias Agusmawati Mantan Bendahara Umum Daerah (BUD).
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Maluku Utara, Matheos Matulessy, membenarkan adanya pelimpahan tahap II tersebut.
“Benar, ada tahap dua dari Polda Malut. Setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya menunggu proses untuk disidangkan,” ujar Matheos
Dengan beralihnya penanganan perkara dari kepolisian ke jaksa penuntut umum (JPU), pihak Kejati kini tengah merampungkan berbagai berkas administrasi dan kelengkapan penuntutan untuk segera melimpahkan perkara ini ke meja hijau persidangan.
Perkara korupsi ini berakar dari pemotongan Dana Desa tahap pertama pada tahun anggaran 2017. Modus yang digunakan diduga memangkas hak setiap desa hingga Rp 60 juta, dana yang seharusnya murni diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di akar rumput.
Mengingat Kabupaten Pulau Taliabu terdiri dari 71 desa, kalkulasi kerugian yang ditimbulkan akibat praktik lancung ini ditaksir menyentuh angka fantastis, yakni Rp 4,26 miliar.
Tak hanya itu, dalam lembar penyidikan terungkap fakta baru mengenai aliran dana haram tersebut. Penyidik menduga kuat bahwa hasil pemotongan dana desa ini mengalir dan ditransfer langsung ke rekening CV Syafaat Perdana, sebuah perusahaan yang disinyalir memiliki keterkaitan erat dengan tersangka ATK.
Kini, publik di Maluku Utara menanti jalannya persidangan di pengadilan untuk membuktikan sejauh mana keterlibatan para mantan pejabat tinggi ini dalam menggerogoti dana yang seharusnya menjadi napas pembangunan di desa-desa Taliabu.
