Yusril Cek Isu Pencekalan Tito Karnavian, Dirjen Imigrasi Tegaskan Tak Ada Permohonan

Jakarta, detikharianpos.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, angkat bicara terkait isu dugaan pencekalan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk bepergian ke luar negeri.

Yusril mengaku belum mengetahui adanya permohonan pencegahan terhadap Tito. Ia mengatakan akan melakukan pengecekan langsung kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktur Jenderal Imigrasi guna memastikan kebenaran informasi tersebut.

“Soal Pak Tito, saya belum bisa jawab ya. Nanti kalau saya ke kantor saya bisa tanya Menteri Imipas atau Dirjen Imigrasi untuk memastikan apakah ada pencegahan beliau ke luar negeri. Sampai hari ini saya belum tahu tentang hal itu,” ujar Yusril di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa hingga Senin (9/11/2026), pihaknya belum menerima permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama Tito Karnavian dari aparat penegak hukum.

“Sampai saat ini tidak ada permohonan pencegahan atas nama Pak TK dari APH,” demikian keterangan Hendarsam kepada awak media.

Tito Karnavian juga membantah kabar yang menyebut dirinya dicekal ke luar negeri. Ia menyebut informasi tersebut sebagai kabar bohong atau hoaks.

Bantahan itu disampaikan Tito usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

“Tidak ada, tidak ada (dicekal), ada terlalu banyak hoaksnya,” kata Tito.

Ia menegaskan bahwa sejak tidak lagi menjabat sebagai Kapolri pada 2019, dirinya tidak pernah mencampuri urusan internal kepolisian.

Menurut Tito, saat ini dirinya hanya berfokus menjalankan tugas sebagai Menteri Dalam Negeri sesuai amanah yang diberikan kepadanya.

“Saya dari 2019 sudah pensiun baik dari polisi maupun Kapolri. Saya enggak pernah ikut urusan polisi. Tugas saya, saya menerima kepercayaan sebagai Mendagri. Saya jalankan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Isu dugaan pencekalan tersebut mencuat di tengah perhatian publik terhadap penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Perkembangan kasus tersebut turut menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai dugaan penyadapan sejumlah nomor telepon pada periode 2025–2026 melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) yang diduga tidak sesuai prosedur.

Meski demikian, berdasarkan keterangan pihak Imigrasi dan bantahan langsung dari Tito Karnavian, hingga berita ini diterbitkan belum ada permohonan resmi pencegahan ke luar negeri atas nama Mendagri tersebut.