Mana, detikharianpos.com – Sentral Organisasi Pelajar Mahasiswa Indonesia Halmahera Timur (SeOPMI HALTIM) mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di SMP Negeri 2 Maba menyusul adanya dugaan pembebanan biaya fasilitas sekolah kepada orang tua siswa selama periode 2023 hingga 2026.
SeOPMI HALTIM meminta Kepala Dinas Pendidikan memeriksa penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan operasional dan fasilitas sekolah.
Sorotan tersebut muncul setelah adanya informasi mengenai dugaan pembahasan dan kesepakatan pembiayaan antara pihak sekolah dengan orang tua siswa dalam sejumlah pertemuan selama periode tersebut.
Berdasarkan informasi yang diterima SeOPMI HALTIM, pertemuan itu tidak hanya membahas persiapan menghadapi ujian, tetapi juga diduga menyinggung pembiayaan fasilitas sekolah serta biaya kenang-kenangan setelah peserta didik dinyatakan lulus.
Bahkan, dalam pembahasan tersebut diduga terdapat penetapan nominal pembayaran yang dibebankan kepada orang tua siswa dengan alasan mendukung kebutuhan fasilitas sekolah maupun keperluan kenang-kenangan pascakelulusan.
SeOPMI HALTIM menilai informasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan klarifikasi oleh Dinas Pendidikan untuk memastikan apakah mekanisme pembiayaan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pendidikan Gratis Dipertanyakan
SeOPMI HALTIM turut mempertanyakan implementasi kebijakan pendidikan gratis yang selama ini menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
Menurut organisasi tersebut, pendidikan gratis tidak boleh hanya menjadi narasi kebijakan pemerintah, tetapi harus diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan yang terencana, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pasalnya, kebutuhan operasional satuan pendidikan telah memiliki mekanisme pendanaan melalui Dana BOS/BOSP serta dukungan APBD sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau untuk menunjang fasilitas sekolah saja masih harus mengandalkan partisipasi finansial orang tua siswa, lalu di mana letak implementasi pendidikan gratis yang selama ini digaungkan Pemerintah Daerah Halmahera Timur? Apakah perencanaan anggaran pendidikan belum mampu menjawab kebutuhan dasar sekolah, atau justru pengelolaan anggarannya yang perlu dievaluasi?” demikian pernyataan SeOPMI HALTIM.
SeOPMI HALTIM menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan pada prinsipnya merupakan bentuk dukungan positif. Namun, kontribusi tersebut harus sesuai ketentuan, transparan, dan tidak boleh menjadi beban yang menghambat hak peserta didik dalam memperoleh pendidikan.
Apabila berbentuk sumbangan, kontribusi orang tua harus bersifat sukarela dan tidak mengikat, bukan menjadi kewajiban yang disertai tekanan maupun konsekuensi terhadap peserta didik.
Desak Dinas Pendidikan Evaluasi Penggunaan Anggaran
Atas persoalan tersebut, SeOPMI HALTIM mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur segera mengambil langkah konkret dengan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran di SMP Negeri 2 Maba selama periode 2023–2026.
Enam poin yang menjadi tuntutan SeOPMI HALTIM, yakni:
1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan Dana BOS/BOSP dan APBD di SMP Negeri 2 Maba selama periode 2023–2026.
2. Memeriksa perencanaan dan realisasi anggaran, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan fasilitas serta kebutuhan operasional sekolah.
3. Meminta klarifikasi kepada kepala sekolah terkait rapat bersama orang tua siswa yang diduga membahas kesepakatan biaya fasilitas dan kenang-kenangan pascakelulusan.
4. Memastikan dasar hukum, mekanisme, nominal, serta transparansi penggunaan setiap dana yang dihimpun dari orang tua siswa.
5. Memastikan tidak terdapat pungutan wajib, tekanan, maupun konsekuensi akademik terhadap siswa yang orang tuanya tidak mampu memberikan pembayaran.
6. Membuka ruang pengaduan bagi orang tua siswa yang merasa keberatan atau mengalami tekanan terkait pembiayaan tersebut.
SeOPMI HALTIM Minta Pemerintah Tidak Abaikan Persoalan
SeOPMI HALTIM menilai persoalan ini tidak boleh dipandang sebatas kesepakatan internal antara pihak sekolah dan orang tua siswa. Lebih jauh, persoalan tersebut menyangkut tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan pendidikan berjalan sesuai tujuan dan prinsip pemerataan akses pendidikan.
Jika benar kebutuhan fasilitas sekolah secara berulang dibebankan kepada orang tua siswa sejak 2023 hingga 2026, Dinas Pendidikan perlu memberikan penjelasan mengenai perencanaan dan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
“Jangan sampai pemerintah daerah berbicara tentang pendidikan gratis, tetapi dalam praktiknya orang tua siswa masih harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menunjang fasilitas sekolah. Pendidikan adalah hak setiap anak, bukan ruang untuk memindahkan tanggung jawab pembiayaan pemerintah kepada masyarakat tanpa dasar dan mekanisme yang jelas,” tegas SeOPMI HALTIM.
Ketua Umum SeOPMI HALTIM, Asyadi S. Ladjim, menegaskan bahwa organisasinya akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.
Menurutnya, evaluasi bukan dimaksudkan untuk menghambat partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan, melainkan memastikan setiap penggunaan anggaran pendidikan dan bentuk kontribusi orang tua siswa berjalan sesuai aturan serta tidak memberatkan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, detikharianpos masih berupaya memperoleh konfirmasi dan hak jawab dari pihak SMP Negeri 2 Maba serta Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur terkait dugaan tersebut.































