Taliabu, Detikharianpos.com – Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, menghadiri undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai dosen tamu dalam kuliah umum yang digelar di Balai Sidang Djokosoetono, Kampus UI Depok, Rabu (15/4/2026).
Di hadapan akademisi dan mahasiswa, Sashabila menguraikan berbagai tantangan fiskal yang dihadapi daerah kepulauan, khususnya terkait tingginya ketergantungan terhadap transfer anggaran dari pemerintah pusat.
Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa penguatan fiskal daerah tidak dapat dilepaskan dari reformasi birokrasi yang berbasis data serta kemauan politik yang kuat dari pemimpin daerah.
“Selama ini kendala utama pembangunan bukan hanya terletak pada keterbatasan anggaran, melainkan pada ketimpangan akses informasi dan rendahnya kepercayaan diri masyarakat,” ujar Bupati.
Menurutnya, ketimpangan akses informasi menjadi salah satu faktor mendasar yang menghambat optimalisasi pembangunan, sehingga diperlukan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
Bupati Sashabila menjelaskan bahwa sejak awal menjabat, fokus utama diarahkan pada pembenahan tata kelola keuangan daerah melalui pemutakhiran dan verifikasi data sebagai dasar perencanaan anggaran.
“Tanpa verifikasi data yang kuat, daerah akan sulit meyakinkan kementerian teknis untuk mengucurkan anggaran yang dibutuhkan bagi pembangunan infrastruktur krusial, termasuk pembangunan jalan lingkar Taliabu yang membutuhkan dana mencapai triliunan rupiah,” sebutnya.
Ia juga menekankan pentingnya keberanian pemimpin dalam mengambil keputusan strategis, mengingat kebijakan fiskal daerah kerap bersinggungan dengan dinamika kepentingan politik.
“Saya ingin memastikan masyarakat memiliki akses informasi yang transparan. Seluruh anggaran nantinya bisa dipertanggungjawabkan melalui data yang masyarakat sendiri bisa buka, sehingga mereka tahu ke mana arah relokasi anggaran dilakukan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Sashabila menegaskan bahwa arah pembangunan yang ingin dicapai tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan sistem birokrasi yang berkelanjutan.
“Saya tidak ingin membangun istana daerah yang megah, saya lebih memilih membangun prinsip, membangun akses, dan membangun kesempatan yang nantinya bisa berlipat ganda untuk anak-anak asli Taliabu,” tegasnya.
Menutup kuliah umum, ia mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga relevan dengan kondisi riil di lapangan.
“Kami berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan seperti Universitas Indonesia dapat terus diperkuat untuk menghasilkan kebijakan yang tidak hanya tepat secara teori, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat di wilayah tertinggal dan terluar,” pungkasnya.
