Singkawang, Detikharianpos.com – Standarisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Singkawang Utara menjadi sorotan, menyusul adanya dugaan ketidakterbukaan dari salah satu pengelola dapur.
Ketua Aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Singkawang, Dino Santana, menyampaikan bahwa terdapat perbedaan kondisi antar dapur MBG di wilayah tersebut, khususnya dalam hal pengelolaan limbah dan keterbukaan informasi.
“Di lapangan ditemukan adanya dapur yang tidak memberikan akses informasi terkait IPAL. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait kelayakan pengelolaan limbahnya,” ujar Dino.
Ia menegaskan, keberadaan IPAL merupakan kewajiban dalam operasional dapur MBG sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Selain itu, Dino merujuk pada surat Badan Gizi Nasional Nomor 1200/D.TWS/03/2026 tertanggal 31 Maret 2026, yang mencatat sebanyak 75 dapur MBG di Kalimantan Barat ditutup sementara karena belum memenuhi standar IPAL. Sembilan di antaranya berada di Kota Singkawang.
“Data tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan standar IPAL merupakan hal yang tidak bisa diabaikan,” katanya.
Terkait sikap salah satu pengelola dapur yang tidak memberikan akses kepada awak media saat peliputan pada Selasa, (14/05/2026). Dino menilai hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik.
“Media memiliki fungsi kontrol sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Akses terhadap informasi menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan menyurati DPRD Kota Singkawang untuk memfasilitasi pertemuan dengan pengelola dapur MBG guna membahas kelayakan IPAL secara terbuka.
Selain itu, ia juga mendorong Pemerintah Kota Singkawang melalui instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dapur MBG.
“Langkah ini diperlukan untuk memastikan aspek kesehatan dan lingkungan dalam pelaksanaan program tetap terjaga,” tutupnya.
