TERNATE, Detikharianpos.com — Ketua KOPRI PMII Cabang Ternate, Febrianti Rasid, mendesak penyidik segera memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara dugaan kekerasan seksual terhadap korban berinisial RD.
Perkara tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian sejak 23 Maret 2026. Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan keluarga korban, pihak yang disebut telah berstatus tersangka hingga kini masih berada di luar tahanan dan dapat beraktivitas seperti biasa.
Febrianti menilai kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan dari penyidik, khususnya mengenai perkembangan perkara serta langkah hukum yang akan ditempuh terhadap tersangka.
«“Saya mempertanyakan langkah penyidik dalam memastikan proses hukum berjalan secara serius. Ketika sebuah perkara telah memasuki tahap dengan adanya status tersangka, keluarga korban tentu berhak mendapatkan penjelasan mengenai langkah hukum berikutnya, termasuk alasan dan pertimbangan hukum apabila penahanan belum dilakukan,” ujar Febrianti, Selasa (15/9/2026).»
Menurutnya, KOPRI PMII Cabang Ternate tidak meminta aparat penegak hukum bertindak di luar ketentuan. Sebaliknya, pihaknya mendorong agar seluruh proses hukum dilakukan secara profesional, transparan, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Jangan sampai keluarga korban terus menunggu kepastian, sementara pihak yang disebut telah berstatus tersangka masih dapat beraktivitas tanpa penjelasan yang memadai mengenai perkembangan perkaranya,” katanya.
Febrianti juga meminta penyidik memastikan tidak ada pihak yang dapat menghambat proses penyidikan, memengaruhi saksi, maupun melakukan tindakan yang berpotensi mengintimidasi korban dan keluarganya.
KOPRI PMII Cabang Ternate mendesak penyidik untuk segera memberikan perkembangan penanganan perkara kepada keluarga korban, menjelaskan langkah hukum terhadap tersangka, menjamin perlindungan korban dan saksi, serta menuntaskan penyidikan sesuai ketentuan hukum.
Ia menegaskan, persoalan penahanan tersangka merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan harus didasarkan pada pertimbangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, menurutnya, transparansi dalam proses penanganan perkara menjadi penting agar keluarga korban memperoleh kepastian.
«“Kami tidak meminta hukum ditegakkan berdasarkan amarah. Kami meminta hukum ditegakkan berdasarkan keberanian, profesionalitas, dan keadilan. Jika seseorang telah berstatus tersangka, jelaskan kepada keluarga korban apa langkah hukum selanjutnya. Jangan biarkan keluarga korban bertanya-tanya sementara proses hukum tidak memiliki kepastian,” tegasnya.»
KOPRI PMII Cabang Ternate menyatakan akan terus mengawal perkara tersebut dan mendorong aparat penegak hukum memberikan perlindungan terhadap korban serta memastikan proses hukum berjalan secara objektif.
“Penyidik harus bekerja, penyidik harus transparan, dan penyidik harus memberikan kepastian. Perkara RD harus dituntaskan sesuai hukum,” pungkas Febrianti.
KOPRI PMII Cabang Ternate menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perkara tersebut dengan tetap menghormati proses hukum dan asas praduga tak bersalah.
