Kasus Dugaan Penyadapan Istana, GMNI Malut Apresiasi Ketegasan Kapolri dalam Penegakan Hukum

Maluku Utara, detikharianpos.com – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Maluku Utara mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam mengawal proses penegakan hukum terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua DPD GMNI Maluku Utara, Arjun Onga, menyusul informasi mengenai penetapan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara tersebut, termasuk mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Arjun menilai, penanganan perkara yang melibatkan pejabat tinggi kepolisian menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa supremasi hukum harus berlaku bagi siapa pun, tanpa membedakan pangkat, jabatan, maupun kedudukan.

Menurutnya, penanganan dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan pejabat di lingkungan internal kepolisian merupakan ujian terhadap integritas institusi sekaligus kesempatan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.

“Kami memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas komitmen penegakan hukum yang menyentuh internal institusi sendiri. Ini merupakan pesan penting bahwa hukum tidak boleh tunduk pada pangkat, jabatan, maupun kekuasaan. Siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme hukum yang berlaku,” tegas Arjun.

Diketahui, pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ketiga nama yang disebut dalam perkara tersebut adalah Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Arjun menilai, proses hukum tersebut harus berjalan secara profesional dan menjadi bagian dari upaya pembenahan institusi kepolisian secara menyeluruh. Menurutnya, Polri tidak hanya dituntut menjaga keamanan negara, tetapi juga harus menjunjung tinggi keadilan, menghormati hak asasi manusia, serta melindungi kepentingan masyarakat.