AMPP-TOGAMMOLOKA dan Cipayung Plus Soroti Rencana Pinjaman Rp1 Triliun Pemprov Malut

Ternate, Detikharianpos.com – Rencana Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajukan pinjaman sebesar Rp1 triliun kepada Bank DKI Jakarta menuai sorotan dari berbagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan. Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus bersama organisasi paguyuban terbesar di Maluku Utara menggelar dialog publik bertajuk “Petaka 1 Triliun: Antara Beban Fiskal atau Keberlangsungan Pembangunan Daerah”.

Dialog tersebut berlangsung di Kafe Cengkeh, kawasan Benteng Oranje, Kota Ternate, Selasa (4/8/2026), dengan menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar ekonomi sebagai narasumber.

Organisasi yang terlibat dalam kegiatan ini di antaranya Asosiasi Pemuda Pelajar Mahasiswa Tobelo, Galela, Malifut, Morotai, Loloda, dan Kao (AMPP-TOGAMMOLOKA) Maluku Utara, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Maluku Utara, Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Maluku Utara, Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Maluku Utara, serta Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Maluku Utara.

Ketua AMPP-TOGAMMOLOKA Maluku Utara, M. Iram Galela, menyampaikan bahwa Maluku Utara saat ini merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 30,6 persen. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari meningkatnya investasi, khususnya di sektor pertambangan.

“Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sangat tinggi dan bahkan telah mendapat apresiasi langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dengan kondisi tersebut, seharusnya kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas, bukan justru menambah beban fiskal melalui utang,” ujar Iram.

Ia menilai rencana pinjaman Rp1 triliun memunculkan berbagai pertanyaan, terutama terkait urgensi dan efektivitas kebijakan tersebut. Menurutnya, berdasarkan kajian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan struktur APBD Maluku Utara, kemampuan fiskal daerah dinilai masih cukup kuat untuk membiayai pembangunan tanpa harus menambah utang.

“Dengan kontribusi PAD sekitar 30,74 persen terhadap kapasitas fiskal daerah, pemerintah seharusnya lebih mengoptimalkan sumber daya yang ada sebelum memilih opsi pinjaman,” katanya.

Dalam forum tersebut, AMPP-TOGAMMOLOKA menyampaikan tiga rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yaitu:

1. Pemerintah Provinsi Maluku Utara diminta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengambil kebijakan strategis yang berdampak terhadap keuangan daerah.
2. Dilakukan kajian dan telaah hukum secara komprehensif terhadap rencana pinjaman agar seluruh proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. DPRD Maluku Utara diminta mencermati secara kritis dokumen usulan pinjaman sebelum memberikan persetujuan.

Selain itu, pakar ekonomi yang hadir dalam dialog turut menyampaikan sejumlah catatan penting. Mereka mendorong agar dokumen usulan pinjaman dibuka secara transparan kepada publik sehingga masyarakat mengetahui tujuan, skema, serta peruntukan dana sebesar Rp1 triliun tersebut.

Para akademisi juga mengingatkan agar Pemerintah Provinsi tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan sebagai motor penggerak ekonomi. Diversifikasi ekonomi, khususnya melalui penguatan sektor pertanian, dinilai penting untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Mereka juga menilai kondisi fiskal daerah saat ini masih relatif mampu menopang pembangunan sehingga pemerintah diminta tidak terburu-buru mengambil opsi pinjaman. Di sisi lain, keterbukaan data ekonomi daerah, termasuk data kuartalan, dinilai perlu ditingkatkan agar kebijakan pembangunan dapat disusun secara lebih tepat dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan maupun pasokan logistik dari luar daerah.

Dialog publik tersebut ditutup dengan komitmen bersama seluruh organisasi yang hadir untuk terus mengawal rencana kebijakan pinjaman Rp1 triliun demi memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Maluku Utara.