Pengaduan Buruh Belum Mendapat Kepastian, Moh Farid Ibrahim Minta Komisi II DPRD Haltim Turun Tangan

Haltim, Detikharianpos.com — Persoalan ketenagakerjaan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara. Moh Farid Ibrahim meminta Komisi II DPRD Haltim turun tangan mengawal pengaduan buruh yang hingga kini, menurut pengakuannya, belum memperoleh kepastian penyelesaian dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Haltim.

Farid mengaku telah menyampaikan pengaduan terkait persoalan hak buruh kepada Nakertrans Haltim. Namun, hingga saat ini, ia mengaku belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai perkembangan maupun langkah penyelesaian atas persoalan tersebut.

Menurut Farid, sebelumnya dirinya telah diarahkan untuk melimpahkan persoalan tersebut ke tingkat provinsi. Namun, ia menilai proses pelimpahan tersebut belum mendapatkan tindak lanjut yang jelas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kenapa dalam kasus pengaduan saya tidak pernah diselesaikan? Saya sudah diminta untuk pelimpahan ke provinsi, tetapi sampai sekarang Nakertrans tidak menindaklanjutinya,” ujar Farid.

Ia berharap pemerintah daerah melalui Nakertrans Haltim dapat memberikan kepastian terhadap pengaduan pekerja, khususnya persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan hak buruh sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami ini buruh, tidak punya uang. Kami hanya ingin persoalan ini diselesaikan dan hak kami diperjuangkan sesuai aturan,” tegasnya.

Atas kondisi tersebut, Farid meminta Komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Timur turun tangan dan mengawal persoalan yang telah disampaikannya.

Ia berharap Komisi II dapat meminta penjelasan dari Nakertrans Haltim mengenai status pengaduannya sekaligus mendorong adanya langkah penyelesaian yang jelas dan terukur.

“Saya minta Komisi II DPRD Haltim turun tangan. Jangan sampai persoalan buruh seperti ini terus dibiarkan. Kami membutuhkan kepastian dan keadilan,” katanya.

Permintaan tersebut disampaikan di tengah perhatian DPRD Haltim terhadap persoalan ketenagakerjaan. Sebelumnya, DPRD Haltim diketahui telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan pihak perusahaan, Nakertrans, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan serikat pekerja untuk membahas persoalan tenaga kerja.

Di sisi lain, Nakertrans Haltim diketahui menyediakan layanan pengaduan ketenagakerjaan sebagai sarana bagi masyarakat dan pekerja untuk menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan hubungan kerja.

Farid berharap perhatian DPRD terhadap persoalan ketenagakerjaan tidak berhenti pada forum pembahasan, tetapi juga diwujudkan melalui pengawalan terhadap pengaduan pekerja yang belum memperoleh kepastian.

Untuk memastikan keberimbangan pemberitaan, wartawan Detikharianpos.com telah beberapa kali menghubungi pihak Nakertrans Haltim melalui WhatsApp guna meminta konfirmasi terkait pengaduan yang disampaikan Farid.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi tersebut belum mendapatkan tanggapan.

Dengan demikian, informasi mengenai status dan tindak lanjut pengaduan Moh Farid Ibrahim masih menunggu penjelasan resmi dari pihak Nakertrans Haltim.

Detikharianpos.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Nakertrans Haltim maupun pihak terkait lainnya sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.