Halmahera timur, Detikharianpos.com — Moh. Farid Ibrahim membantah pernyataan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Halmahera Timur yang menyebut belum menerima laporan resmi terkait persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan PT Mutual Reality Investment (MRI).
Farid menegaskan, dirinya telah menyampaikan pengaduan kepada Disnakertrans Haltim dan mengikuti proses penanganan yang dilakukan pihak dinas. termasuk agenda mediasi, Ia menyebut pihak PT MRI tidak hadir dalam agenda tersebut.
“Saya sebelumnya sudah melakukan pengaduan ke Dinas Nakertrans Kabupaten Halmahera Timur terkait persoalan dengan PT MRI. Ada proses mediasi, tetapi pihak perusahaan tidak hadir,” kata Farid.
Menurut Farid, dirinya memiliki dokumen pengaduan dan surat panggilan resmi dari Disnakertrans Haltim, Ia menyebut dokumen tersebut dapat menjadi bukti bahwa pengaduannya telah disampaikan kepada pihak dinas.
“Tanpa pengaduan, tidak mungkin surat panggilan itu keluar, Saya mempunyai surat pengaduan dan surat panggilan resmi dari Nakertrans Haltim. Tanggal, bulan dan tahunnya jelas. Saya juga hadir ketika dipanggil,” tegasnya.
Farid mengatakan, surat panggilan tersebut juga ditujukan kepada pihak PT MRI. Namun, menurutnya, perusahaan tidak menghadiri agenda mediasi yang telah dijadwalkan.
Ia kemudian menyebut tidak ada pemanggilan kedua setelah agenda tersebut. Menurut Farid, proses selanjutnya dilakukan melalui peninjauan langsung ke lapangan bersama pihak Disnakertrans Haltim.
“Pak Sek tidak ada panggilan kedua, Kita langsung turun dan melakukan sidak ke lapangan,” ujarnya.
Farid juga mengaku tetap berkomunikasi dengan pihak Disnakertrans selama proses pengaduan berlangsung, Ia menyebut telah menyampaikan informasi terkait persoalan tersebut kepada sejumlah pihak yang menangani kasus itu.
“Nomor HP saya selalu aktif. Semua pengaduan saya kirim ke Pak Sek, Pak Mediator, Pak Saiful dan Pak Ade. Jadi tidak benar kalau saya tidak pernah melakukan pengaduan,” katanya.
Farid merasa dirugikan atas pernyataan yang menyebut dirinya belum menyampaikan laporan resmi, Ia meminta persoalan tersebut dilihat berdasarkan dokumen dan fakta yang ada.
“Saya merasa dirugikan dengan pernyataan tersebut. Saya punya bukti, saya memiliki surat pengaduan dan surat panggilan resmi dari Nakertrans Haltim,” ungkapnya.
Ia menyatakan siap menunjukkan dokumen tersebut untuk membuktikan bahwa pengaduan terkait PT MRI telah disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Disnakertrans Haltim.
Farid menegaskan persoalan tersebut belum dianggap selesai. Jika tidak memperoleh kepastian penyelesaian di tingkat Kabupaten Halmahera Timur, ia berencana meminta agar penanganannya dilanjutkan ke tingkat Provinsi Maluku Utara.
“Saya menganggap masalah ini belum selesai. Saya berani meminta pelimpahan ke provinsi agar persoalan ini dapat ditangani secara objektif,” ujarnya.
Farid juga meminta Kepala Bidang Tenaga Kerja Disnakertrans Haltim, Rais Asyari, memberikan keterangan berdasarkan fakta dan dokumen yang ada.
“Saya mempunyai bukti,” tegas Farid.
Sebelumnya, Rais Asyari menyatakan Disnakertrans Haltim belum menerima laporan resmi beserta dokumen pengaduan dari Farid terkait persoalan tersebut.
Perbedaan keterangan antara kedua pihak tersebut perlu diverifikasi melalui dokumen pengaduan, surat panggilan, serta riwayat proses mediasi untuk memastikan kronologi penanganan persoalan antara Farid dan PT MRI.
Hingga berita ini diterbitkan, Detikharianpos.com masih berupaya mengonfirmasi pihak Disnakertrans Haltim dan PT MRI terkait persoalan tersebut guna memperoleh klarifikasi dan memastikan keberimbangan pemberitaan.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.
