Halmahera timur, Detikharianpos.com — Penanganan pengaduan masyarakat terkait persoalan ketenagakerjaan di Kabupaten Halmahera Timur mendapat sorotan dari Moh. Farid Sandiah.
Farid mempertanyakan respons Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Halmahera Timur terhadap pengaduan yang sebelumnya telah disampaikannya. Ia mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Nakertrans Haltim dengan harapan dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Namun, menurut Farid, hingga kini belum ada penyelesaian maupun kepastian yang diharapkannya. Kondisi tersebut membuatnya mempertanyakan sejauh mana respons pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan serta memastikan pengaduan masyarakat mendapatkan penanganan yang jelas.
Farid mengaku menilai pengaduannya belum mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.
«“Saya menilai Dinas Nakertrans Haltim sudah terang-terangan mengabaikan keluhan saya. Karena itu, saya meminta persoalan ini dilimpahkan ke provinsi agar ada penanganan dan kepastian,” ujar Farid.»
Atas kondisi tersebut, Farid meminta persoalan yang diadukannya dapat ditangani pada tingkat Provinsi Maluku Utara apabila penyelesaian di tingkat kabupaten belum memperoleh kejelasan.
Ia juga meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, serta DPRD Haltim mengambil langkah tegas dengan memastikan pengaduan masyarakat mendapat perhatian dan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.
Menurut Farid, Sekda memiliki peran penting dalam memastikan perangkat daerah menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal. Sementara DPRD Haltim diharapkan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, termasuk dalam merespons pengaduan masyarakat.
«“Sekda dan DPRD Haltim juga harus melihat persoalan ini. Jangan sampai pengaduan masyarakat dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian. Kalau memang ada mekanisme yang harus ditempuh, sampaikan secara jelas kepada masyarakat,” tegasnya.»
Farid menilai, apabila persoalan tersebut belum mendapatkan kejelasan di tingkat kabupaten, Nakertrans Provinsi Maluku Utara dapat mengambil langkah sesuai kewenangannya untuk menelusuri persoalan tersebut secara objektif.
Menurutnya, permintaan agar persoalan dilimpahkan ke tingkat provinsi bukan dimaksudkan untuk memperpanjang masalah, melainkan sebagai upaya mendapatkan kepastian atas pengaduan yang telah disampaikan.
«“Kalau memang ada persoalan, harus dijelaskan secara terbuka. Kalau tidak ada pelanggaran, sampaikan hasilnya kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian,” ujarnya.»
Farid berharap, apabila persoalan tersebut ditangani di tingkat provinsi, proses pemeriksaan dapat dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan dokumen serta keterangan dari seluruh pihak yang berkepentingan.
Ia juga meminta pemerintah daerah memastikan setiap pengaduan masyarakat mendapatkan respons dan penanganan yang jelas, termasuk informasi mengenai proses serta hasil tindak lanjutnya.
Sementara itu, Detikharianpos.com sebelumnya telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Halmahera Timur melalui Via Whatsapp terkait persoalan tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan atau keterangan resmi yang diterima dari pihak Nakertrans Haltim.
Detikharianpos.com tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Kepala Dinas Nakertrans Haltim, Sekda Haltim, DPRD Haltim, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan atas persoalan tersebut.
