Prabowo Tanggapi Wacana Federalisme Maluku Utara: Minta Persoalan Pusat-Daerah Dilihat Objektif

JAKARTA, Detikharianpos.com — Presiden Prabowo Subianto menanggapi munculnya wacana federalisme hingga pemisahan diri yang disebut dalam pembahasan mengenai ketidakpuasan sejumlah daerah terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Hal itu disampaikan Prabowo saat berdialog dengan jurnalis senior Akbar Faizal dalam program “Presiden Prabowo Menjawab” yang ditayangkan pada Rabu (16/9/2026). Dialog tersebut berlangsung di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Dalam dialog tersebut, Akbar Faizal menyinggung persoalan pembagian sumber daya dan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut Maluku Utara sebagai salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam besar, sekaligus menyinggung munculnya wacana federalisme hingga pemisahan diri sebagai bentuk keresahan terkait hubungan pusat-daerah.

Menanggapi hal tersebut, Prabowo meminta persoalan keuangan dan hubungan pusat-daerah dilihat secara menyeluruh dan objektif. Ia meminta besaran dana yang selama ini disalurkan pemerintah pusat ke daerah turut diperhitungkan.

“Coba kita harus objektif. Coba dihitung berapa dana pemerintah pusat untuk daerah,” kata Prabowo.

Prabowo kemudian mencontohkan alokasi dana desa yang disebutnya mencapai sekitar Rp7 miliar per desa setiap tahun. Menurutnya, besaran transfer tersebut perlu dibandingkan dengan kemampuan fiskal daerah, termasuk pendapatan asli daerah (PAD) dan APBD.

“Hitung di Maluku Utara berapa desa? Anda kalikan Rp7 miliar,” ujar Prabowo.

Ia juga menyoroti persoalan pengelolaan anggaran di sejumlah daerah. Menurut Prabowo, terdapat pemerintah daerah yang belum optimal menggunakan dana yang telah ditransfer pemerintah pusat, termasuk dana yang masih tersimpan di perbankan. Ia juga menyinggung persoalan hubungan antara kepala daerah dan DPRD yang dapat memengaruhi penyerapan anggaran.

“Jadi ini harus objektif. Kita tidak boleh digoyahkan atau digertak-gertak oleh individu-individu yang akhirnya mau main kedaerahan,” kata Prabowo.

Soroti Hubungan Pusat dan Daerah

Pembahasan tersebut tidak hanya menyangkut Maluku Utara, tetapi juga persoalan yang lebih luas mengenai pelaksanaan desentralisasi dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam dialog yang sama, Prabowo menyinggung perlunya evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Ia juga menyampaikan gagasan mengenai pendidikan atau kursus prajabatan bagi kepala daerah terpilih sebelum menjalankan pemerintahan.

Sementara itu, isu federalisme yang disebut dalam dialog tersebut merupakan bagian dari pembahasan mengenai hubungan pusat-daerah dan tidak dapat dipahami sebagai pengumuman perubahan bentuk negara atau kebijakan pemerintah untuk mengubah Indonesia menjadi negara federal.

Perdebatan mengenai hubungan pusat dan daerah, khususnya terkait pembagian anggaran, pengelolaan sumber daya alam, kewenangan daerah, serta efektivitas desentralisasi, masih menjadi bagian dari diskusi publik di sejumlah wilayah, termasuk Maluku Utara.

Dengan demikian, pernyataan Prabowo menekankan perlunya melihat persoalan tersebut berdasarkan data dan keseluruhan alokasi keuangan negara, sementara wacana federalisme yang disinggung dalam dialog menjadi bagian dari isu yang sedang diperbincangkan di ruang publik.