Halbar, Detikharianpos.com – Rencana pengembangan proyek panas bumi (geothermal) di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, menjadi perhatian publik. Proyek yang diperkirakan memiliki nilai investasi sekitar Rp4 triliun tersebut menuai pro dan kontra setelah PT Ormat Geothermal Indonesia (OGI) ditetapkan sebagai pemenang lelang pengusahaan WKP Telaga Ranu.
Penetapan PT Ormat Geothermal Indonesia sebagai pemenang lelang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 8.K/EK.04/MEM.E/2026 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi Telaga Ranu.
Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak perusahaan, izin pengusahaan diberikan dengan jangka waktu hingga 30 tahun. Tahapan eksplorasi direncanakan dimulai pada 2027, meliputi survei pendahuluan, pengambilan sampel, pemetaan topografi, penyusunan desain jalan, hingga penentuan lokasi pengeboran sumur. Sementara operasi komersial ditargetkan mulai pada 2030.
Nilai investasi proyek diperkirakan mencapai sekitar Rp4 triliun. Pemerintah berharap pengembangan panas bumi tersebut dapat mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan sekaligus memperkuat pasokan listrik di wilayah Maluku Utara.
Namun, proyek ini juga memunculkan polemik di tengah masyarakat. Sejumlah pihak menyoroti latar belakang PT Ormat Geothermal Indonesia yang merupakan anak perusahaan Ormat Technologies Inc., perusahaan energi panas bumi berskala internasional.
Isu tersebut memicu penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat di Halmahera Barat yang meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status perusahaan, dampak lingkungan, manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta kepastian perlindungan terhadap wilayah adat dan kawasan sekitar lokasi proyek.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyatakan pemerintah daerah telah mencermati informasi yang berkembang. Menurutnya, hingga saat ini belum terdapat bukti yang dapat menguatkan berbagai dugaan yang beredar di masyarakat.
“Kami sudah melihat latar belakang dan sejarah perusahaan. Informasi yang menyebut ada keterkaitan tersebut belum terbukti. Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujar Sarbin.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menegaskan akan mengawal seluruh proses investasi agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk memastikan setiap tahapan memenuhi aspek lingkungan, sosial, dan kepentingan masyarakat setempat.
Hingga kini, rencana pengembangan WKP Telaga Ranu masih berada pada tahap persiapan sebelum memasuki proses eksplorasi. Pemerintah bersama pihak perusahaan diharapkan terus membangun komunikasi yang transparan dengan masyarakat guna menghindari munculnya informasi yang simpang siur dan menjaga kondusivitas investasi di daerah.
