Jakarta, detikharianpos.com — Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menunjukkan telah menamatkan pendidikan setara sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Hal tersebut disampaikan MK dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Meski demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Salah satu alasannya karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut.
Perkara itu diajukan oleh 12 pemohon, yakni Brahma Aryana, Ansufri ID Sambo, Denny Indrayana, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, drg. Moeryono, H.M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Dra. Tiurma M.S. Sihombing.
Dalam pertimbangannya, MK menyoroti dokumen certificate of attendance yang digunakan sebagai salah satu dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dari luar negeri.
Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan bahwa certificate of attendance tersebut tidak menerangkan keberhasilan Gibran menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Dokumen tersebut dinilai hanya menerangkan kehadiran dalam proses pembelajaran.
MK juga menyatakan tidak menemukan dokumen berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.
“Certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran,” demikian pertimbangan MK sebagaimana disampaikan dalam persidangan.
MK Tak Dapat Mendiskualifikasi Gibran
Meski menemukan fakta tersebut, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan, Gibran telah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Dengan demikian, status Gibran sebagai calon wakil presiden dalam tahapan Pilpres 2024 telah berakhir.
Menurut MK, persoalan tersebut secara substansial tidak lagi tepat diajukan dalam rezim penyelesaian sengketa hasil Pilpres karena objek yang dipersoalkan berkaitan dengan status Gibran sebagai calon wakil presiden, sementara yang bersangkutan kini telah menjabat sebagai Wakil Presiden.
“Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden,” kata Adies dalam persidangan.
MK juga menyatakan persoalan mengenai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden merupakan ranah lembaga lain yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Amar Putusan
Dalam amar putusannya, MK mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang berkaitan dengan kedudukan hukum para pemohon dan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
Dengan putusan tersebut, MK tidak memerintahkan pendiskualifikasian Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Perkara tersebut sebelumnya diajukan dengan dalil bahwa syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat merupakan salah satu persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden. Para pemohon mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran yang digunakan sebagai dasar pemenuhan persyaratan tersebut.
