Jakarta, detikharianpos.com – Hak pensiun Gibran Rakabuming Raka setelah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi perhatian publik. Meski belum menyelesaikan masa jabatan periode 2024–2029, Gibran tetap berpotensi memperoleh hak pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Sementara ayat (2) mengatur bahwa besaran pensiun pokok adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Berdasarkan perhitungan ketentuan tersebut, pensiun pokok Wakil Presiden mencapai Rp20.160.000 per bulan. Besaran ini dihitung berdasarkan gaji pokok Wakil Presiden yang ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden.
Service and Membership Division Head PT Taspen (Persero), Tatan Hidayat, menjelaskan bahwa besaran pensiun tidak dipengaruhi oleh lamanya masa jabatan. Artinya, meskipun Gibran belum menyelesaikan satu periode kepemimpinannya, hal tersebut tidak mengubah dasar perhitungan pensiun pokok.
Selain pensiun pokok, terdapat pula komponen tunjangan bagi istri dan anak. Berdasarkan estimasi Taspen, total penerimaan pensiun Gibran diperkirakan mencapai sekitar Rp22 juta per bulan.
Meski demikian, pembayaran hak pensiun tersebut masih menunggu penetapan resmi melalui Keputusan Presiden. Setelah keputusan diterbitkan dan disampaikan kepada PT Taspen, pembayaran akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain uang pensiun, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah hak bagi mantan Wakil Presiden. Hak tersebut meliputi tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, biaya rumah tangga seperti air, listrik dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden beserta keluarganya.
Mantan Wakil Presiden juga berhak memperoleh rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya serta kendaraan milik negara berikut pengemudinya.
Sementara itu, Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa pembayaran pensiun dan sejumlah tunjangan tersebut terhitung mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Dengan demikian, hak pensiun Gibran memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, realisasi pembayarannya tetap harus mengikuti mekanisme administrasi dan penetapan resmi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Related posts:
Prabowo Puji Kapolri Suyudi, Sebut Sosok yang Membanggakan dan Menyejukkan
November 15, 2026Nasional
Delapan Tokoh Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Keputusan di Tangan Prabowo
November 15, 2026Nasional
Soroti Dugaan Perusakan Mangrove di Loleba, Aliansi Mahasiswa Haltim-Jakarta Siap Geruduk Istana Pre...
November 15, 2026Nasional
Usai Gibran Mundur, Prabowo Tiba di Istana Bogor untuk Bertemu Ketum Parpol Koalisi
November 13, 2026Nasional
Mundur dari Wapres, Gibran Diprediksi Tak Langsung Dapat Jabatan Baru, Pengamat Sarankan Healing
November 13, 2026Nasional
Dugaan Skandal Etik Ketua KPU Malut Mencuat, Aliansi Mahasiswa Siap Datangi DKPP RI
November 13, 2026Nasional
Pajak Pembalut Digugat ke MK, Pemohon Soroti Beban Ekonomi dan Hak Konstitusional Perempuan
November 11, 2026Nasional
HUT ke-15 NasDem, Surya Paloh Tekankan Konsistensi Perjuangan Restorasi Indonesia
November 11, 2026Nasional
Gibran Mundur atau Dimakzulkan, Begini Mekanisme Konstitusional Pergantian Wakil Presiden
November 11, 2026Nasional
120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Gibran
November 11, 2026Nasional
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Sebut Putusan MA dan MK Bersifat Final
November 11, 2026Nasional
Saldi Isra Pertanyakan Alasan PPP, Perindo dan Partai Elang Gugat Aturan Verifikasi Faktual ke MK
November 11, 2026Nasional
BNI Resmi Jadwalkan Penutupan Permanen Mobile Banking 21 Desember 2026, Nasabah Diminta Beralih ke w...
November 10, 2026Nasional
Yusril Cek Isu Pencekalan Tito Karnavian, Dirjen Imigrasi Tegaskan Tak Ada Permohonan
November 9, 2026Nasional
DPR Dukung Kapolri Bongkar Dalang dan Motif Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
November 9, 2026Nasional
Menko AHY Ingatkan Pertumbuhan Pariwisata Bali Harus Diimbangi Perlindungan Lingkungan
November 9, 2026Nasional
Prabowo Resmi Teken UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Aturan Turunan Wajib Terbit dalam 1 Tahun
November 7, 2026Nasional
27 Tahun Jadi Ibu Kota, Sherly Minta Pemerintah Pusat Beri Status Khusus untuk Sofifi
November 6, 2026Nasional
Media Asing Soroti Sidang Ijazah Jokowi, Pakar Hukum Tekankan Pentingnya Kehadiran Pelapor
November 6, 2026Nasional
Prabowo Tunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo Jadi Plt KSP, Gantikan Listyo Sigit
November 4, 2026Nasional
Tiga Perwira Tinggi Tersangka, Polri Pastikan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Jabatan
November 4, 2026Jakarta
Skandal 'Operasi Senyap' Guncang Mabes Polri: Jenderal Bintang 4 Diduga Nekat Sadap Presiden!
November 3, 2026Jakarta
Bahlil Lantik Eks Direktur Distribusi PLN Jadi Dirjen Ketenagalistrikan ESDM
November 3, 2026Nasional
Wamendagri Apresiasi Pembentukan Satgas MBG 100 Persen di Maluku, Maluku Utara, dan Tanah Papua
November 3, 2026Nasional
Usai Putusan MA dan MK, Deddy Sitorus PDIP Desak Gibran Mundur, DPR Diminta Ambil Langkah Konstitusi...
November 3, 2026Nasional
LMND Desak Perusahaan Pelaku Karhutla Dicabut Izinnya, Wajib Ganti Rugi dan Pulihkan Lingkungan
November 2, 2026Nasional
AKBP Netty Rosdiana Siagian Mundur dari Polri, Pernyataannya soal Hati Nurani Jadi Sorotan
November 2, 2026Jakarta
MK Ubah Tafsir Aturan Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Berstatus Terdakwa
Oktober 29, 2026Nasional
SMUK Apresiasi Respons Kementerian ESDM, Desak Pengaduan Dugaan Pelanggaran PT ANI Segera Dituntaska...
Oktober 29, 2026Nasional
Peringati Hari Sumpah Pemuda, Ketum IJEN Ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Kesatuan
Oktober 29, 2026Nasional
Jokowi Dipanggil JPU ke Sidang Kasus Ijazah, Ajudan: Insyaallah Datang
Oktober 29, 2026Nasional
Gerai Kopdes Merah Putih Terendam Banjir, Kelayakan Lokasi Jadi Sorotan
Oktober 26, 2026Nasional
DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Dasco: Kado Terindah bagi Buruh
Oktober 19, 2026Nasional
Kematian Bharada Laurentius Valdo Jadi Ujian Komitmen Kapolri, AMA Jakarta Desak Pengusutan Tuntas
Oktober 17, 2026Nasional
Jokowi Sebut Ada Operasi Politik di Balik Isu Ijazah, Ray Rangkuti Pertanyakan Kejelasan Aktornya
Oktober 17, 2026Nasional
Follow WhatsApp Channel detikharianpos.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow