Surat Kesultanan Ternate Picu Polemik Klaim Jazirah Wasile, Kapita Roni Desak Kesultanan Tidore Pastikan Keabsahan Dokumen

Haltim, Detikharianpos.com – Beredarnya sebuah surat penunjukan yang disebut berasal dari Kesultanan Ternate memicu polemik mengenai klaim kewenangan pengawasan tanah adat di kawasan Jazirah Wasile, Kabupaten Halmahera Timur. Dokumen tersebut kini menjadi sorotan setelah dijadikan dasar oleh salah satu pihak untuk menyatakan adanya kewenangan pengawasan wilayah adat di kawasan tersebut.

Salinan dokumen yang diterima Detikharianpos.com menyebutkan adanya penunjukan terhadap Muhammad Sumi Tukang atau Masungi sebagai salah satu utusan Sultan Jailolo untuk mengawal dan mengawasi tanah adat di wilayah Wasile atau Jazirah Wasile.

Dalam surat itu disebutkan bahwa wilayah pengawasan yang dimaksud mencakup kawasan dengan batas-batas Gunung Uni-Uni, Gunung Wato-Wato, Kali Akejira di Desa Sondo-Sondo hingga Bololo.

Pihak yang menyerahkan dokumen kepada redaksi berpendapat surat penunjukan tersebut merupakan salah satu bukti historis yang menunjukkan adanya kewenangan Kesultanan Ternate melalui Sultan Jailolo dalam melakukan pengawasan terhadap wilayah adat di Jazirah Wasile.

Namun, kemunculan dokumen tersebut langsung mendapat perhatian dari Samiun Retty, selaku Kapita Roni Wasile. Ia meminta Kesultanan Tidore segera mengambil langkah dengan melakukan penelitian dan memberikan penjelasan resmi mengenai status hukum maupun keabsahan surat tersebut.

«”Kami meminta Kesultanan Tidore segera menindaklanjuti surat penunjukan yang dibawa oleh Masungi. Perlu ada penjelasan resmi apakah dokumen tersebut sah atau tidak. Hal ini penting agar tidak menimbulkan polemik dan perbedaan penafsiran di tengah masyarakat,” tegas Samiun Retty.»

Menurut Samiun, permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, pihaknya meyakini bahwa Jazirah Wasile merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Tidore, sehingga setiap dokumen yang mengatasnamakan kewenangan atas wilayah tersebut perlu diuji keaslian, legalitas, serta dasar historisnya.

Ia menilai kejelasan dari Kesultanan Tidore sangat penting agar masyarakat tidak disuguhi informasi yang saling bertentangan terkait sejarah maupun hak pengawasan atas tanah adat di Jazirah Wasile.

“Kalau surat itu memang benar dan memiliki dasar yang sah, tentu harus dijelaskan kepada masyarakat. Sebaliknya, apabila tidak memiliki keabsahan, hal itu juga harus disampaikan secara terbuka agar tidak menjadi dasar munculnya klaim-klaim baru yang berpotensi memicu polemik,” ujarnya.

Di sisi lain, pihak yang mengacu pada dokumen tersebut tetap berpendapat bahwa surat penunjukan itu memiliki nilai historis dan menjadi salah satu dasar yang menunjukkan adanya kewenangan Kesultanan Ternate melalui Sultan Jailolo dalam pengawasan wilayah adat di Jazirah Wasile.

Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan sejarah, batas wilayah adat, serta hubungan antara Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, dan Kesultanan Jailolo masih menjadi isu yang memerlukan kajian akademis, penelitian sejarah, serta verifikasi terhadap dokumen-dokumen autentik oleh lembaga adat dan pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidang sejarah.

Hingga berita ini diterbitkan, Detikharianpos.com masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, maupun pihak-pihak terkait lainnya mengenai dokumen tersebut, termasuk proses penerbitan, dasar historis, dan status keabsahannya.

Redaksi akan memuat tanggapan seluruh pihak sebagai bentuk penerapan prinsip cover both sides, sehingga informasi yang disampaikan kepada publik tetap akurat, proporsional, dan tidak menghakimi salah satu pihak sebelum adanya penjelasan resmi dari pihak yang berwenang.