Ternate – Ketua Bidang Hukum DPD GMNI Maluku Utara, Jainal Barmawi, S.H., mendesak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara, Marwan Polisiri, untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah besar tenaga kerja lokal yang dilakukan oleh PT. Mutual Realiti Invesment, kontraktor yang beroperasi pada wilayah tambang PT. Arumba Jaya Perkasa (PT. AJP) di Kabupaten Halmahera Timur.
Menurut Jainal Barmawi, laporan yang diterima DPD GMNI Maluku Utara menunjukkan banyak pekerja lokal dirumahkan dengan alasan berakhirnya kontrak kerja. Namun, di saat yang bersamaan diduga terdapat masuknya tenaga kerja warga negara asing (TKA) dalam jumlah yang cukup banyak untuk mengisi posisi pengawas umum di lokasi pertambangan.
“Apabila informasi tersebut benar, maka pemerintah wajib memastikan seluruh penggunaan tenaga kerja asing telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Penggunaan TKA tidak boleh bertentangan dengan prinsip perlindungan tenaga kerja nasional,” tegas Jainal.
DPD GMNI Maluku Utara menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, penggunaan tenaga kerja asing wajib memenuhi persyaratan tertentu, memiliki dasar perizinan yang sah, dilakukan untuk jabatan tertentu, serta mengutamakan alih keahlian kepada tenaga kerja Indonesia. Pemerintah juga memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam mempekerjakan tenaga kerja asing.
Selain itu, DPD GMNI Maluku Utara meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Timur yang dipimpin Richard Sangaji agar segera memanggil pihak perusahaan dan melakukan pemeriksaan terhadap proses PHK yang terjadi.
GMNI menilai perlu adanya penghentian sementara operasional PT. Mutual Realiti Invesment selama proses klarifikasi dan pemeriksaan berlangsung agar tersedia ruang dan waktu bagi pemerintah, perusahaan, pekerja, serta masyarakat untuk memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai alasan PHK terhadap tenaga kerja lokal dan dugaan perekrutan tenaga kerja asing.
“Langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas sosial, mencegah konflik ketenagakerjaan, serta memastikan seluruh hak pekerja terlindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Jainal.
Di sisi lain, DPD GMNI Maluku Utara juga menyoroti aspek perizinan lingkungan PT. Arumba Jaya Perkasa. Menurut GMNI, pemerintah harus memastikan seluruh dokumen lingkungan perusahaan telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum kegiatan operasional berjalan secara penuh.
GMNI meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara melakukan evaluasi terhadap kepatuhan PT. AJP terhadap seluruh kewajiban administrasi, lingkungan hidup, dan ketenagakerjaan. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk menjamin bahwa kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen mengawal persoalan tersebut, DPD GMNI Maluku Utara menyatakan akan menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara apabila tuntutan investigasi tidak segera ditindaklanjuti.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak tinggal diam. Negara harus hadir memberikan kepastian hukum, melindungi tenaga kerja lokal, dan memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jika persoalan ini tidak segera ditangani secara serius, DPD GMNI Maluku Utara akan melakukan aksi di Kantor Gubernur Maluku Utara sebagai bentuk kontrol sosial agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional PT. Arumba Jaya Perkasa,” tutup Jainal Barmawi.
