Saat MK Putus Gugatan Ijazah Gibran, Jokowi Temui Prabowo di Kertanegara

Jakarta, detikharianpos.com — Presiden RI ke-7 Joko Widodo menemui Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026) malam.

Jokowi tiba sekitar pukul 19.00 WIB. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup dan bertepatan dengan agenda Mahkamah Konstitusi (MK) yang membacakan putusan perkara terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Awak media hanya diperbolehkan memantau kedatangan Jokowi dari jarak sekitar 400 meter dari kediaman Prabowo. Kawasan sekitar rumah Ketua Umum Partai Gerindra itu disterilisasi oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Jokowi berada di kediaman Prabowo hingga sekitar pukul 20.45 WIB. Ia kemudian meninggalkan lokasi tanpa pengawalan Paspampres.

Sekitar pukul 20.49 WIB, Prabowo juga meninggalkan kediamannya menggunakan kendaraan Maung.

Tidak ada keterangan resmi mengenai isi pembicaraan dalam pertemuan tertutup tersebut, termasuk apakah isu gugatan terkait syarat pendidikan Gibran turut dibahas.

Pada malam yang sama, MK menggelar sidang pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Perkara tersebut mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

Ketua MK Suhartoyo menyampaikan putusan tersebut dalam sidang di Gedung MK, Jakarta.

MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. Karena itu, perkara tidak dapat dilanjutkan pada pemeriksaan pokok permohonan.

Dalam pertimbangannya, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Pemilu.

Namun, temuan tersebut tidak serta-merta membuat MK dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden.

MK menjelaskan bahwa setelah Gibran dilantik sebagai Wakil Presiden, persoalan tersebut tidak lagi dapat digunakan sebagai dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi dirinya melalui mekanisme PHPU.

Dengan demikian, pertemuan Jokowi dan Prabowo di Kertanegara berlangsung pada malam yang sama dengan pembacaan putusan MK terkait gugatan syarat pendidikan Gibran. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi mengenai isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut.