Jakarta, detikharianpos.com – Rencana pemerintah mengalokasikan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun dalam RAPBN 2027 mendapat perhatian dari Lembaga Pemburu Pelaku Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia (LPP-TIPIKOR RI).
Ketua Umum LPP-TIPIKOR RI, **Bram Pratama I.**A.Md, menilai besarnya anggaran yang akan ditransfer ke daerah harus diikuti dengan pengawasan yang kuat, transparan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Menurut Bram, anggaran negara yang diturunkan ke daerah pada dasarnya merupakan uang rakyat yang harus dikelola secara bertanggung jawab serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
«“Besarnya anggaran yang akan ditransfer ke daerah harus menjadi perhatian bersama. Ini adalah uang negara yang pada akhirnya harus kembali memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Karena itu, transparansi, akuntabilitas dan pengawasan harus berjalan beriringan sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran,” ujar Bram.»
Ia menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah muncul persoalan. Menurutnya, langkah pencegahan harus menjadi bagian penting dalam mengawal setiap program dan anggaran pemerintah.
Bram juga mengingatkan pemerintah daerah agar menggunakan anggaran sesuai dengan ketentuan, peruntukan dan kebutuhan masyarakat.
“Kami mendorong seluruh pemerintah daerah agar setiap rupiah anggaran yang diterima benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan dan aturan. Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat justru tidak memberikan hasil yang maksimal,” tegasnya.
LPP-TIPIKOR RI Instruksikan Pengurus Wilayah dan Daerah
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, Bram mengarahkan seluruh jajaran LPP-TIPIKOR RI di tingkat wilayah maupun daerah yang telah terbentuk untuk turut melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program pemerintah yang menggunakan anggaran negara.
Pengawasan tersebut, menurut Bram, harus dilakukan secara profesional, objektif dan berdasarkan data serta fakta di lapangan.
“Saya mengarahkan seluruh pengurus wilayah dan daerah LPP-TIPIKOR RI yang sudah terbentuk untuk ikut melakukan kontrol sosial. Kita kawal bersama bagaimana anggaran tersebut direncanakan, dilaksanakan dan dimanfaatkan. Bila ada dugaan penyimpangan, kumpulkan data dan bukti yang jelas, kemudian sampaikan melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku,” kata Bram.
Ia menekankan bahwa kontrol sosial bukan berarti mencari-cari kesalahan pemerintah, melainkan memastikan program yang dibiayai negara benar-benar berjalan sebagaimana mestinya.
LPP-TIPIKOR RI juga mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi pembangunan di wilayah masing-masing.
Menurut Bram, masyarakat memiliki posisi penting karena menjadi pihak yang secara langsung merasakan dampak dari penggunaan anggaran pemerintah.
Fokus pada Pencegahan
Bram menambahkan, pengawasan terhadap anggaran daerah harus diarahkan terutama pada aspek pencegahan.
Mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pekerjaan, hingga hasil akhir pembangunan perlu menjadi perhatian bersama.
“Kita ingin membangun budaya pengawasan yang sehat. Jangan menunggu sampai kerugian negara terjadi. Kalau sejak awal ada transparansi dan pengawasan yang baik, potensi penyimpangan dapat diminimalkan,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh jajaran LPP-TIPIKOR RI untuk menjaga integritas dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan tidak menggunakan lembaga untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Jangan ada pengurus yang bertindak di luar aturan. LPP-TIPIKOR RI harus menjadi mitra kontrol sosial yang profesional. Setiap informasi harus diverifikasi, setiap dugaan harus didukung data, dan setiap langkah harus dilakukan sesuai ketentuan hukum,” tegas Bram.
Dengan besarnya anggaran yang akan dikelola pemerintah pusat dan daerah pada tahun anggaran 2027, LPP-TIPIKOR RI menyatakan akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawal penggunaan anggaran agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pesan saya kepada seluruh jajaran LPP-TIPIKOR RI, mari kita kawal anggaran negara bersama-sama. Bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan uang rakyat digunakan secara tepat, transparan, akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Bram.
Sumber: Humas LPP-TIPIKOR RI
