Komdigi Pastikan Surat Pemadaman Internet Nasional 25–27 September Adalah Hoaks

JAKARTA, Detikharianpos.com — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan informasi mengenai rencana pemadaman internet nasional selama tiga hari, 25–27 September 2026, merupakan hoaks.

Informasi tersebut beredar melalui sebuah dokumen yang mengatasnamakan Komdigi dengan judul “Surat Peringatan” bernomor B-486/KKD/HM.01.02/09/2026. Dokumen itu mencatut nama dan tanda tangan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta memuat klaim adanya gangguan besar pada sistem satelit komunikasi nasional.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo menegaskan dokumen tersebut palsu. Pemerintah, kata dia, tidak memiliki kebijakan maupun rencana untuk melakukan pemadaman internet nasional pada 25–27 September 2026.

“Surat peringatan pemadaman internet nasional yang mengatasnamakan kementerian kami adalah murni tindakan pemalsuan dan berita bohong. Tidak ada rencana pemadaman internet nasional pada 25 sampai 27 September 2026,” tegas Angga di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Layanan Internet Dipastikan Normal

Komdigi memastikan layanan telekomunikasi dan digital tetap berjalan normal. Jaringan seluler, fiber optik, aplikasi pesan instan, sistem perbankan, ATM, serta berbagai aktivitas digital masyarakat tidak mengalami pemadaman sebagaimana yang diklaim dalam surat tersebut.

Angga juga membantah adanya gangguan besar pada sistem satelit komunikasi nasional yang disebut-sebut menjadi alasan pemadaman internet.

Masyarakat juga diimbau tidak melakukan penarikan uang tunai secara berlebihan maupun menghindari transaksi digital akibat isu tersebut. Sistem perbankan dan ATM dipastikan tetap beroperasi normal.

Komdigi Telusuri Pembuat dan Penyebar

Komdigi bersama aparat penegak hukum kini menelusuri pihak yang membuat dan menyebarkan dokumen palsu tersebut. Penelusuran dilakukan untuk mengetahui sumber pembuatan dokumen, pola penyebaran, hingga pihak yang bertanggung jawab.

Komdigi mengingatkan masyarakat agar tidak ikut menyebarluaskan dokumen tersebut. Penyebaran informasi elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong dan menimbulkan kerusuhan di masyarakat memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE.

Pemerintah meminta masyarakat tetap tenang dan melakukan verifikasi sebelum mempercayai maupun meneruskan informasi yang beredar di media sosial.

Komdigi juga mengarahkan masyarakat untuk memeriksa informasi mengenai kebijakan dan kondisi layanan komunikasi digital melalui kanal resmi pemerintah di komdigi.go.id.

Dengan demikian, tidak ada pemadaman internet nasional pada 25–27 September 2026 sebagaimana disebutkan dalam surat yang beredar. Dokumen tersebut dinyatakan palsu dan saat ini tengah ditelusuri oleh pemerintah bersama aparat penegak hukum.