Jakarta, detikharianpos.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU), Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin langsung Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama pemerintah.
Setelah mendengarkan laporan tersebut, Puan Maharani meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota DPR yang hadir. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju, kemudian Puan mengetukkan palu sidang sebagai tanda pengesahan.
Pengesahan ini mengakhiri perjalanan panjang pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun.
Dalam proses pembahasannya, Komisi III DPR RI telah menggelar lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan melibatkan pakar, akademisi, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan.
Selain itu, Panja juga membahas sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut menyempurnakan rancangan undang-undang dari sebelumnya 67 pasal menjadi 74 pasal.
Dok: Saat Rapat Paripurna Berlangsung
Habiburokhman menjelaskan, kehadiran UU Perampasan Aset diarahkan untuk memperkuat upaya pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana. Regulasi ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari hasil kejahatan dapat dipulihkan.
Salah satu substansi penting dalam regulasi tersebut adalah pengaturan mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.
Mekanisme tersebut tetap harus melalui prosedur hukum dan pemeriksaan pengadilan dengan memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, serta perlindungan hak asasi manusia.
UU ini juga mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, pengawasan independen, serta transparansi dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana.
Selain perkara korupsi, ruang lingkup pengaturan juga mencakup sejumlah tindak pidana lainnya, termasuk narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Pengelolaan aset yang dirampas nantinya mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset secara profesional dan akuntabel.
Dengan disahkannya undang-undang tersebut, DPR berharap instrumen hukum baru ini dapat memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan tidak dinikmati oleh pelakunya.
Pemulihan aset juga diharapkan memberikan manfaat bagi negara, masyarakat, serta korban tindak pidana yang mengalami kerugian.