Jakarta, detikharianpos.com – Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra, mempertanyakan alasan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Elang mengajukan gugatan terhadap aturan verifikasi faktual partai politik dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.
Pertanyaan tersebut disampaikan Saldi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 405/PUU-XXIV/2026 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dalam permohonannya, ketiga partai politik tersebut menguji ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum. Mereka meminta agar partai politik yang telah mengikuti sedikitnya dua pemilu terakhir secara berturut-turut tidak diwajibkan menjalani verifikasi faktual ulang.
Kuasa hukum para pemohon, Viktor Santoso Tandiasa, menjelaskan bahwa ketentuan tersebut dinilai menimbulkan perlakuan hukum yang tidak setara antara partai politik yang telah mengikuti pemilu sebelumnya dan partai politik baru.
Menurut para pemohon, persyaratan verifikasi faktual yang diberlakukan secara sama berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan hak konstitusional partai politik sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.
Kuasa hukum lainnya, Tama Satrya Langkun, menyampaikan bahwa terdapat perbedaan pengaturan mengenai partai politik yang dibebaskan dari kewajiban verifikasi faktual.
Perbedaan tersebut, menurutnya, terdapat dalam Pasal 173 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2023, Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020, serta Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2022.
Para pemohon meminta MK memberikan penafsiran konstitusional agar partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara nasional untuk penentuan kursi DPR pada pemilu terakhir maupun partai yang tidak memenuhi ambang batas, tetapi telah mengikuti sedikitnya dua pemilu terakhir secara berturut-turut, tidak diwajibkan menjalani verifikasi faktual ulang.
Saldi Isra Pertanyakan Dasar Batas Dua Kali Pemilu
Dalam persidangan, Saldi Isra menyoroti dasar argumentasi para pemohon yang menggunakan batas minimal dua kali mengikuti pemilu secara berturut-turut.
Saldi menjelaskan bahwa verifikasi faktual merupakan salah satu instrumen untuk mendukung penyederhanaan partai politik. Karena itu, para pemohon diminta membangun argumentasi hukum yang kuat mengenai alasan partai politik tertentu perlu mendapatkan pengecualian dari kewajiban tersebut.
Saldi juga mempertanyakan mengapa batas minimal yang diajukan adalah dua kali mengikuti pemilu, bukan tiga atau lima kali secara berturut-turut.
Selain itu, ia meminta para pemohon memperjelas perbandingan sistem verifikasi partai politik di negara lain yang dijadikan rujukan, termasuk Filipina dan Korea Selatan, dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik sistem kepartaian di masing-masing negara.
Hakim Konstitusi Adies Kadir turut meminta para pemohon memperkuat argumentasi mengenai kedudukan hukum serta menjelaskan alasan yang dapat menjadi dasar bagi MK untuk mempertimbangkan kembali pendirian hukum dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020.
Sementara itu, Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi meminta penjelasan lebih terperinci mengenai dasar penentuan dua kali pemilu berturut-turut serta bentuk diskriminasi yang dinilai dialami para pemohon.
Menutup persidangan, Saldi menyampaikan bahwa para pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan sebanyak satu kali.
Perbaikan permohonan tersebut harus diserahkan kepada MK paling lambat Senin, 23 November 2026, pukul 12.00 WIB.
Hingga sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut berakhir, Mahkamah Konstitusi belum mengambil keputusan mengenai pokok permohonan yang diajukan PPP, Perindo, dan Partai Elang.
