120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Gibran

Jakarta, detikharianpos.com – Dinamika politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI semakin berkembang. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pengajuan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa berdasarkan jumlah tanda tangan yang diserahkan para pengusul, terdapat 120 anggota dewan dari seluruh delapan fraksi yang mendukung penggunaan hak konstitusional tersebut.

“Total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi,” ujar Saan dalam pertemuan tersebut.

Adapun rincian anggota DPR yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat berdasarkan fraksi, yakni:

1. Fraksi Partai Gerindra: 11 orang.

2. Fraksi PDI Perjuangan: 14 orang.

3. Fraksi Partai Golkar: 11 orang.

4. Fraksi PKB: 18 orang.

5. Fraksi PKS: 28 orang.

6. Fraksi Partai Demokrat: 18 orang.

7. Fraksi PAN: 1 orang.

8. Fraksi Partai NasDem: 19 orang.

Dengan demikian, total anggota DPR yang menandatangani usulan tersebut mencapai 120 orang dari delapan fraksi.

Pertemuan itu dihadiri perwakilan seluruh fraksi di DPR RI. Usulan tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal.

Berkaitan dengan Polemik Ijazah Gibran

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menjelaskan bahwa penggunaan Hak Menyatakan Pendapat merupakan bagian dari hak konstitusional anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Menurut Khozin, usulan tersebut berkaitan dengan dugaan bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara, sebagaimana menjadi salah satu materi yang dapat ditindaklanjuti melalui Hak Menyatakan Pendapat.

Pengajuan ini juga menjadi perkembangan lanjutan dari pengumpulan dukungan lintas fraksi yang sebelumnya telah dilakukan sejumlah anggota DPR.

Selanjutnya Diproses Melalui Mekanisme DPR

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak kelembagaan DPR yang dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk dugaan tidak lagi terpenuhinya persyaratan jabatan.

Dalam Pasal 191 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, usulan Hak Menyatakan Pendapat harus diajukan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR dan disertai dokumen yang memuat materi serta alasan pengajuan.

Meski jumlah pengusul telah mencapai 120 orang, usulan tersebut belum otomatis menjadi keputusan resmi DPR. Prosesnya masih harus melalui tahapan pembahasan dan persetujuan sesuai mekanisme kelembagaan, termasuk melalui Rapat Paripurna.

Apabila pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Wakil Presiden disetujui sesuai persyaratan konstitusi, proses selanjutnya dapat diteruskan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.

Dengan masuknya usulan dari delapan fraksi tersebut, perkembangan selanjutnya kini bergantung pada proses kelembagaan DPR dalam menindaklanjuti penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.