Pajak Pembalut Digugat ke MK, Pemohon Soroti Beban Ekonomi dan Hak Konstitusional Perempuan

Jakarta, detikharianpos.com – Kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk sanitasi menstruasi atau pembalut perempuan resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon menilai kebijakan tersebut menimbulkan beban ekonomi berulang bagi perempuan dan berpotensi mengabaikan kebutuhan biologis yang berkaitan dengan kesehatan serta kebersihan.

Gugatan tersebut diajukan Bernita Matondang melalui permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Perkara dengan Nomor 406/PUU-XXIV/2026 itu telah diregistrasi MK pada 2 November 2026.

Dalam permohonannya, Bernita menguji Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 beserta penjelasannya. Ketentuan tersebut mengatur fasilitas perpajakan terhadap barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis, termasuk barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Pemohon mempersoalkan belum dicantumkannya produk sanitasi menstruasi, termasuk pembalut, secara eksplisit dalam daftar barang kebutuhan pokok yang memperoleh fasilitas pembebasan atau tidak dipungut PPN.

Menurut Bernita, pembalut merupakan kebutuhan esensial perempuan yang berkaitan langsung dengan proses biologis dan tidak dapat dihindari. Kebutuhan tersebut harus dipenuhi secara berkala untuk menjaga kesehatan, kebersihan, serta mendukung aktivitas sehari-hari.

Soroti Beban Ekonomi dan Kesetaraan Perempuan

Dalam persidangan, Bernita menjelaskan bahwa pengenaan PPN terhadap pembalut menimbulkan beban ekonomi yang terus berulang karena produk tersebut harus dibeli secara rutin menggunakan penghasilan pribadi.

Selain persoalan ekonomi, pemohon juga menyoroti tiga persoalan konstitusional yang dinilai berkaitan dengan kebijakan tersebut.

Pertama, persoalan kepastian hukum yang adil karena belum terdapat jaminan normatif bahwa penentuan barang kebutuhan pokok yang memperoleh fasilitas perpajakan didasarkan pada kriteria objektif, rasional, dan proporsional.

Kedua, potensi dampak yang tidak setara terhadap perempuan karena kebutuhan sanitasi menstruasi berkaitan dengan kondisi biologis yang tidak dapat dihindari.

Ketiga, persoalan kesetaraan substantif karena kebutuhan biologis perempuan dinilai belum mendapatkan pertimbangan yang memadai dalam penentuan kebijakan fasilitas perpajakan.

Atas dasar itu, Bernita mengaitkan permohonannya dengan sejumlah ketentuan dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum yang adil, serta prinsip perlindungan terhadap hak dan kesetaraan warga negara.

Pemohon meminta MK memberikan pemaknaan konstitusional terhadap ketentuan UU HPP agar penentuan barang kebutuhan pokok yang memperoleh fasilitas PPN turut mempertimbangkan kebutuhan esensial yang berkaitan dengan proses biologis manusia, termasuk produk sanitasi menstruasi.

Hakim MK Minta Pemohon Perjelas Kerugian Konstitusional

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut pada Selasa (10/11/2026).

Sidang dipimpin Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih bersama Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani.

Dalam persidangan, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menilai pemohon merupakan pihak yang secara langsung berhadapan dengan ketentuan yang dipersoalkan. Namun, hubungan antara norma undang-undang yang diuji dengan kerugian konstitusional yang dialami masih perlu dijelaskan secara lebih terperinci.

Pemohon diminta menguraikan secara konkret kerugian yang dialami akibat pengenaan PPN terhadap pembelian pembalut, sekaligus menjelaskan keterkaitannya dengan hak konstitusional yang dijadikan dasar pengujian.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta pemohon memperjelas kedudukan hukum atau legal standing, termasuk menunjukkan bukti transaksi pembelian pembalut yang dikenakan PPN.

Enny juga meminta pemohon menjelaskan bentuk diskriminasi yang dipersoalkan serta membandingkan perlakuan perpajakan terhadap pembalut dengan barang kebutuhan pokok lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Hakim Konstitusi Arsul Sani meminta pemohon mencermati kembali apakah persoalan yang diajukan benar-benar bersumber dari norma undang-undang atau justru berkaitan dengan aturan pelaksanaannya.

Hal tersebut dinilai penting untuk memastikan objek pengujian telah tepat diajukan ke lembaga peradilan yang berwenang.

Diberi Waktu 14 Hari untuk Perbaiki Permohonan

Pada akhir persidangan, MK memberikan waktu selama 14 hari kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

Naskah perbaikan tersebut harus diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi paling lambat Senin, 23 November 2026 pukul 12.00 WIB.

Setelah perbaikan diterima, MK akan menjadwalkan persidangan berikutnya dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan.

Dengan demikian, gugatan mengenai pengenaan PPN terhadap pembalut perempuan masih berada dalam tahap pemeriksaan pendahuluan. MK belum memutus pokok perkara maupun menentukan apakah produk sanitasi menstruasi harus memperoleh fasilitas pembebasan PPN.

Perkara ini menjadi perhatian karena tidak hanya menyangkut kebijakan perpajakan, tetapi juga persoalan keterjangkauan kebutuhan sanitasi menstruasi, kepastian hukum, serta kesetaraan perlindungan terhadap kebutuhan dasar perempuan.