Jakarta, detikharianpos.com – Dugaan persoalan etik yang menyeret Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, Mohtar Alting, menjadi sorotan Aliansi Mahasiswa Maluku Utara di Jakarta. Aliansi tersebut mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI segera menindaklanjuti informasi yang beredar dan melakukan pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku.
Koordinator Aliansi Mahasiswa Maluku Utara di Jakarta, Ilham A. Rajaman, mengatakan pihaknya menilai dugaan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut integritas dan tanggung jawab seorang pejabat penyelenggara pemilu.
Sorotan tersebut berkaitan dengan informasi mengenai dugaan hubungan pribadi antara Mohtar Alting dengan seorang perempuan berinisial E, yang disebut merupakan staf Panwaslu Kecamatan Wasile.
Persoalan itu kembali menjadi perhatian setelah beredarnya rekaman pengakuan yang dikaitkan dengan perempuan berinisial E. Dalam rekaman tersebut, pihak perempuan disebut menyampaikan bahwa dirinya belum dinikahi secara resmi oleh Ketua KPU Maluku Utara. Namun, menurut pengakuan dalam rekaman itu, keluarga besar telah mengetahui hubungan keduanya dan menganggap mereka telah terikat dalam ikatan pernikahan.
Menanggapi informasi tersebut, Ilham menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan menjadi polemik tanpa adanya klarifikasi dan penelusuran dari lembaga yang berwenang.
“Ini bukan sekadar persoalan pribadi. Dugaan ini menyangkut integritas seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan dalam menjaga kehormatan lembaga dan kepercayaan masyarakat,” tegas Ilham.
Ia juga mempertanyakan belum adanya penanganan terbuka yang diketahui pihaknya terhadap persoalan yang disebut telah cukup lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat.
“Persoalan ini sudah cukup lama beredar di tengah masyarakat. Namun, sampai saat ini kami belum melihat adanya penanganan yang terbuka. Jangan sampai muncul kesan bahwa pejabat publik kebal terhadap aturan,” ujarnya.
Menurut Ilham, rekaman yang beredar perlu ditelusuri lebih lanjut, baik dari sisi keaslian maupun konteks pernyataan di dalamnya. Ia meminta DKPP RI memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut melalui proses pemeriksaan yang objektif dan transparan.
“Ini menyangkut independensi dan integritas seorang komisioner KPU. Harus ada pemeriksaan yang jelas. Jangan sampai persoalan seperti ini dibiarkan tanpa kepastian karena dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada lembaga penyelenggara pemilu,” tambahnya.
Aliansi Sampaikan Tiga Tuntutan
Sebagai bentuk keseriusan mengawal persoalan tersebut, Aliansi Mahasiswa Maluku Utara menyampaikan tiga tuntutan kepada pihak terkait.
Pertama, mendesak DKPP RI segera memanggil dan memeriksa Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, Mohtar Alting, guna mengklarifikasi dugaan persoalan etik yang menjadi sorotan publik.
Kedua, meminta DKPP menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan apabila dalam proses pemeriksaan terbukti terjadi pelanggaran kode etik, termasuk pemberhentian dari jabatan apabila memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Ketiga, meminta instansi kepegawaian yang berwenang menelusuri aspek kedisiplinan ASN yang bersangkutan apabila ditemukan indikasi pelanggaran disiplin kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Ilham menegaskan, pihaknya siap mendatangi kantor DKPP RI untuk menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan desakan agar persoalan tersebut mendapat perhatian serius.
“Kami siap mendatangi kantor DKPP RI untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak agar dugaan ini diproses secara terbuka. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu,” tegasnya.
Ia berharap DKPP RI dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut secara profesional sehingga persoalan yang berkembang di tengah masyarakat memperoleh kejelasan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, DetikHarianPos masih berupaya memperoleh konfirmasi dan hak jawab dari Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, Mohtar Alting, terkait dugaan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Maluku Utara tersebut.
Redaksi menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan hubungan pribadi dan pelanggaran etik dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa pihak yang disebut telah melakukan pelanggaran. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran etik merupakan kewenangan lembaga yang berwenang melalui proses pemeriksaan sesuai peraturan yang berlaku.
