Prabowo Dorong Pelaku Karhutla Dijerat ”Terorisme Ekologi”

Jakarta, Detikharianpos.com – Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan sanksi hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia bahkan meminta pemerintah mengkaji kemungkinan menggolongkan tindakan tersebut sebagai “terorisme ekologi”.

Arahan itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas secara hybrid mengenai penanganan bencana dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Dalam rapat tersebut, Presiden menerima laporan mengenai penanganan karhutla dan langkah mitigasi menghadapi kondisi yang masih diperkirakan rawan dalam sekitar 1,5 bulan ke depan.

Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendalami ketentuan sanksi bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Penguatan aturan, kata dia, dapat ditempuh melalui perubahan undang-undang dengan melibatkan DPR.

«“Mungkin undang-undangnya kita minta ke DPR untuk diperberat bahwa ini kita golongkan terorisme ekologi. Ini sangat serius,” ujar Prabowo.»

Presiden menilai dampak karhutla tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga berpotensi mengganggu negara-negara tetangga. Karena itu, pemerintah diminta terus memperkuat mitigasi sekaligus penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran.

Selain itu, Prabowo meminta aturan daerah yang masih memberikan ruang terhadap pembakaran lahan segera dicabut. Ia juga membuka opsi memperberat ketentuan dalam undang-undang nasional.

“Segera Perda-nya dicabut. Menteri Dalam Negeri dipastikan dan kalau perlu saya katakan kita perberat Undang-Undang Nasional,” tegasnya.

Prabowo juga menegaskan pembukaan lahan dengan cara membakar tidak boleh lagi dilakukan dengan alasan apa pun, termasuk dengan dalih kearifan lokal. Pemerintah, menurutnya, siap membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar praktik pembakaran tidak menjadi pilihan.

“Saya sudah katakan kalau rakyat butuh kita akan bantu buka lahan. Tapi ini harusnya benar-benar tidak boleh berlanjut,” ujarnya.

Langkah penguatan regulasi tersebut melanjutkan arahan Presiden sebelumnya untuk mengusut dugaan pembakaran yang disengaja, termasuk yang berkaitan dengan pembukaan lahan perkebunan. Pada 7 September 2026, Prabowo juga meminta nama-nama korporasi yang diduga terlibat ditelusuri dan dilaporkan kepadanya.

Rapat terbatas tersebut dihadiri Prabowo bersama Mensesneg Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Istana Merdeka. Sejumlah pejabat pemerintah lainnya mengikuti rapat melalui konferensi video.